Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mau Mundur Didatangi Tim Khusus

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menggambarkan kondisi terkini kabinet Presiden Joko Widodo pasca mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD.

Beberapa menteri yang akan mundur, ucap dia, didatangi oleh tim khusus.

"Ada sejumlah menteri naga-naganya mau mundur didatangin oleh tim khusus," ungkap Faisal Basri dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Dia menyebut tim khusus itu menyinggung soal kasus hukum kepada para menteri yang berniat mau mundur.

"Nih sudah selesai kasus hukumnya" tukas Faisal Basri sambil menunjukkan gestur tim khusus ke menteri Jokowi.

Faisal Basri menyatakan bahwa Jokowi harus dihentikan karena telah menyandera sejumlah menteri yang hendak mundur.

"Inilah politik jahat Jokowi menyandera," sambungnya.

Kali ini, Faisal Basri enggan menyebut satu nama menteri yang dimaksud didatangi tim khusus.

Padahal dalam kesempatan sebelumnya, Faisal bersuara keras terkait nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang akan hengkang dari kabinet.

Namin, dia mengatakan sejumlah menteri kini sudah tidak nyaman di kabinet Jokowi.

"Kami kan juga kerja bersama ada kawan yang tugasnya mengimbau kawan tertentu di menteri. Good newd progresnya makin mantap, mereka (menteri-menteri) makin eneg," imbuhnya.

Baca juga: Daftar Nama Orang Dekat Presiden Jokowi yang Pilih Mundur Demi Ganjar-Mahfud MD

Faisal menyampaikan sebaiknya Jokowi gentle terbuka kepada seluruh menteri dalam rapat tertutup kabinet terkait anggaran kementerian yang dipotong untuk bansos.

Dia melihat selama ini Menkeu Sri Mulyani yang dikambinghitamkan atas penggunaan anggaran tersebut.

“Misalnya Bu Sri Mulyani datang ke menteri A termasuk ke kementrian Pak Prabowo pastikan Bu Sri Mulyani yang disalahkan padahal yang nyuruh Pak Jokowi,” beber Faisal.

“Seolah-olah Bu Sri Mulyani punya kuasa gitu untuk motong-motong anggaran, nggak punya kuasa dia,” pungkasnya.

Singgung Bansos

menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Presiden Joko Widodo.

Faisal melihat penyaluran bansos ini meningkat dari era Presiden SBY dan juga meningkat dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19.

Bukan hanya untuk kepentingan politik, dosen UI ini melihat banyaknya penyaluran bansos ini bukti Jokowi gagal mensejahterakan rakyat.

"Bantuan sosial ini kan artinya makin banyak orang yang bebannya berat sehingga Jokowi gagal menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia," kata Faisal dalam diskusi publik INDEF di Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Yang nganggur, yang di PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya. Gagal Jokowi. Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus," kata Faisal.

Faisal mengatakan cara bermain jorok Jokowi sudah lama dilakukan apalahi bansos menggunakan APBN.

Dia menyerukan perlunya langkah pemakzulan atas sanksi penggunaan APBN untik bansos.

Baca juga: Mundur dari Kabinet, Mahfud MD Bicara Hati ke Hati dengan Jokowi

“Kalau perlu dimakzulkan segera karena beyond our imagination apa yang bisa dilakukannya,” ucap Faisal.

Dia melihat ada skema tiga periode apabola Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalan Pilpres 2024.

“Kalau Prabowo menang juga belum tentu dilantik. Dia bikinlah keadaan darurat sehingga dia 3 periode," katanya.

Faisal turut mengungkap sebuah cerita di sidang kabinet, di mana Jokowi pernah marah karena angka kemiskinan naik.

Kata dia, di sidang kabinet tersebut Jokowi marah ke menteri-menteri ekonominya.

Presiden meminta para menteri ekonomi berkoordinasi dengan BPS, mencari kapan waktu angka kemiskinan tersebut naik.

Dari situ, Faisal menyebut Jokowi meminta untuk memberi bansos ketika angka kemiskinan itu naik.

"'Eh, menteri ekonomi, koordinasi dengan BPS. Kan ketahuan tuh BPS surveinya kapan. Nah, waktu survei itu, gelontorin bansos.' Nah, itu udah tabiat ini manusia," ujar Faisal.

(tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS