Sri Mulyani soal Bansos: Rakyat Harus Tahu Uangnya dari Mana

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa rakyat sebagai pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara. 

Hal itu dikatakan Sri Mulyani terkait pengelolaan keuangan negara dari APBN yang seyogyanya dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.

"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Soroti Aliran Dana Bansos Jelang Pilpres 2024: Salurkan Bantuan Kok Jelang Pemilu?

"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.

Sri Mulyani mengatakan, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.

"Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," beber dia.

Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.

"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.

Anggaran bansos naik pesat Sebelumnya Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya A{BN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara.

"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.