Banyak Kampus Kritik Presiden Jokowi, Anies Baswedan: Sikap Itu Tidak Datang Tiba-tiba

POS-KUPANG.COM – Belakangan ini, kritikan terhadap Presiden Jokowi datang silih berganti. Kali ini sorotan tersebut mengalir dari sejumlah kampus ternama di Indonesia.  Ada UGM, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Hasanuddin

Makassar juga Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Kalangan kampus itu menguliti habis Presiden Jokowi lantaran dinilai tidak netral dalam Pilpres 2024 ini. Ketidaknetralan itu terlihat dari sejumlah pernyataan, termasuk menyebutkan bahwa presiden, para menteri dan pejabat negara boleh turun dan berkampanye.

Atas fakta itulah, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara. Ia juga mengkritisi Presiden Jokowi namun dengan pernyataan yang soft. Ia menyebutkan bahwa apa yang disampaikan itu telah disampaikannya selama ini.

Dikatakannya, bahwa kritikan dari kalangan kampus itu tidak muncul begitu saja. Ia juga berterima kasih, karena sikap kampus itu sesungguhnya yang diharapkan selama ini.

"Jadi, kalangan kampus itu berbicara karena menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat," kata Anies Baswedan, Jumat 2 Februari 2024.

Menurut dia, sudah sejak lama dirinya menggaungkan ketidaknetralan para pihak yang terjadi menjelang Pilpres 2024 yang kini sedang berproses.

Ia pun berulang kali menekankan agar pemerintah harus selalu menjaga netralitas, sehingga proses penyelenggaraan negara tetap berjalan adil.

"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," ujarnya.

Anies juga menilai bahwa petisi dari para akademisi Universitas Gadjah Mada merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi di negeri ini.

Ia pun mengaku senang, karena akademisi tak lagi diam menyaksikan kondisi kenegaraan di Indonesia saat ini. "Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," ujarnya.

Anies pun menegaskan bahwa inilah saatnya masyarakat Indonesia menentukan, apakah negara ini akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.

Dengan adanya petisi dari para akademisi, Anies pun yakin Indonesia akan tetap terjaga sebagai negara hukum.

"Saya berkeyakinan insyaallah kita akan bisa menjaga untuk menjadi negara hukum," ujarnya.

Hal senada disampaikan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan kritik yang dilakukan kampus Indonesia merupakan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Kalau kampus sudah bicara, itu artinya lampu merah. Harus menjadi evaluasi bersama," kata Muhaimin di Kota Serang, Banten, Jumat 2 Februari 2024.

Ia meminta agar Presiden Jokowi tidak gegabah menanggapi hal tersebut. Karena jika gegabah, makan akan terjadi kembali penggulingan kekuasaan seperti tahun 1998 silam.

"Tidak boleh gegabah mengabaikan. Karena kalau nggak, bisa terulang revolusi 98," ujar dia.

Ganjar: Selamatkan Demokrasi Indonesia

Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai apa yang sudah dilakukan kaum intelektual merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat 2 Februari 24.

Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga khususnya pada kontestasi politik lima tahunan.

Dirinya menilai tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

"Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita semuanya mudah-mudahan kita ingat," ungkap Ganjar.

Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD enggan berkomentar lebih jauh terkait kritik akademisi terhadap Jokowi.

“Ini baru menggelinding sesudah Jokowi bilang presiden boleh kampanye. Ini kontroversi baru di kalangan akademisi. Karena ada pasal lain yang larang presiden tidak netral itu kan ada,” kata Mahfud dilansir dari kompas.tv.

Menurutnya usai Presiden sampaikan pernyataan soal kampanye membuat gerah banyak pihak.

“Timbul masalah seperti itu orang semakin gerah seperti UGM, jadi muncul. Saya enggak punya hubungan dengan itu. Saya lepaskan dulu status profesor saya. Yang saya katakan khawatir ada yang nilai macam-macam,” kata Mahfud.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memberikan respons soal adanya petisi Bulaksumur yang digagas Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kata Airlangga, sejatinya petisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi.

Politikus yang juga alumni UGM itu mengaku kalau dirinya merupakan tokoh Bulaksumur namun tidak membuat petisi itu.

Atas hal itu, Airlangga menilai kalau petisi itu hanyalah digerakkan satu dua orang.

"Ya pertama saya juga tokoh bulaksumur jadi itu kalo satu dua orang biasa-biasa aja," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut saat ditemui usai Kampanye pemenangan Prabowo-Gibran di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Februari 2024.

Airlangga juga menduga kalau penggagas dari gerakan itu tidak seluruh civitas dari UGM Bulaksumur, melainkan ada segenap orang yang mengatasnamakan kampus tersebut.

Baca juga: Anies-Muhaimin Bakal Buat Regulasi Khusus untuk Bangun Daerah Kepulauan

Baca juga: Pasca Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Jusuf Kalla: Kita Tunggu Keputusan Prabowo dan Gibran

Baca juga: Relawan KGB Jakarta Dukung Prabowo-Gibran, Bertekad Raih 70 Persen Suara Supaya Menang Mutlak

Karenanya, Airlangga menilai kalau gerakan ini sah saja terjadi di dalam kondisi politik saat ini.

"Itu kan kemarin beberapa orang menggunakan kampus Bulaksumur untuk membuat press release ada yang dari bulaksumur ada yang dari luar. Jadi biasa-biasa aja dalam politik kan ada pilihan," ujarnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS