Pilpres 2024

MENGEJUTKAN, Sekjen PDIP Beberkan Fakta: Istana Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tetiba melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik di Tanah Air. Bahwa istanda negara kini sedang tak baik-baik saja

Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
MENTERI TIDAK NYAMAN – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membeberkan fakta tentang situasi terkini kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Bahwa situasi kabinet saat ini sedang dalam kondisi tidak nyaman bagi para menteri yang berseberangan dengan pilihan Jokowi. Kini mereka tak lagi dilibatkan dalam rapat menteri. 

POS-KUPANG.COM – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tetiba melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik di Tanah Air. Ia mengemukakan bahwa saat ini Istana Negara tak sedang baik-baik saja.

Ia membeberkan fakta itu, setelah mendapatkan curhat dari Menteri Sosial, Tri Rismaharini tentang kondisi internal yang terjadi di Istana Negara berikut para menteri yang berada di sekeliling Presiden Jokowi.

Hasto yang merupakan tangan kanan Megawati Soekarnoputri itu mengungkapkan hal tersebut, menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa 30 Januari 2024.

Saat itu, Hasto menirukan ucapan Tri Rismaharini mengenai suasana kerja di kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa saat ini situasi kerja semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan itu, katanya, terutuama dirasakan oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang kini berseberangan dengan Presiden Jokowi.

Para menteri non Koalisi Indonesia Maju itu, katanya, sepertinya dikucilkan dan sudah tak dianggap lagi. Bahkan setiap kali rapat, selalu diperiksa.

" Ibu Risma menceritakan, bagaimana suasana rapat kabinet. Ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto.

Hasto pun menyinggung langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini semakin gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial tersebut.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi sengaja tidak mengajak Risma, karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Apalagi PDIP merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sementara di pihak lain, Presiden Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 ini.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, hal tersebut tidak memengaruhi Risma untuk tetap bekerja.

Sebab, Risma disebut tetap mementingkan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya.

"Tugas untuk rakyat bangsa dan negara, harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk urus rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Ibu Risma," ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 29 Januari 2024.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDIP, Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDIP yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: UGM Keluarkan Petisi Bulaksumur untuk Presiden Jokowi, Begini Isi Lengkapnya

Baca juga: Mahfud Mundur dari Kabinet, Ahmad Muzani Pastikan Prabowo Tak Mungkin Ikut-Ikutan

Baca juga: Pasca Mundur dari Kabinet, Kini Mahfud MD Tak Lagi Jadi Anak Buah Presiden Jokowi

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDIP, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved