Realisasi Dana TKD Pulau Sumba Cenderung Menumpuk di Akhir Tahun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti mengungkapkan, dana transfer ke daerah (TKD) cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran.

Menurutnya, pada triwulan IV tahun 2023, ada sekiar 28 persen serapan anggaran. Hal ini berarti masih ada penumpukan anggaran di akhir tahun lantaran realisasi pada triwulan I cenderung lambat.

"Ini menjadi perhatian kita bersama supaya nanti kita bisa mendukung tema pembangunan di tahun 2024 yang ada dalam rencana pemerintah. Sebagaimana kita ketahui tema kebijakan fiskalnya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kita berbicara mempercepat berarti kita berbicara pada waktu. Kita harapkan itu tidak menumpuk di akhir tahun namun kita bisa percepat pergerakannya sejak awal tahun," jelas Mardiarti dalam Konferensi Pers Sharing Informasi APBN Sumba (SIMBA) yang diberlangsung secara daring pada Selasa 30 Januari 2024.

Ia menerangkan, belanja negara di pulau Sumba dialokasikan dalam bentuk TKD. Dari sisi belanja pemerintah pusat sekitar Rp 500 miliar. Tapi dari sisi TKD pagunya sebesar Rp 3,5 triliun.

Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang cukup besar kepada keempat kabupaten di Sumba agar bisa lebih menggunakan dana ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing karena sebetulnya Pemda yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Baca juga: 3 Pegawai Bapenda Kota Kupang Dibebastugaskan Buntut Tilep Pajak 

Dari keseluruhan alokasi pagu, realisasi TKD sudah mencapai 99 persen walaupun ada beberapa dana yang tidak bisa terserap 100 persen karena ada beberapa kondisi, misalnya Dana Desa dan Dana Transfer Khusus belum terealisasi optimal, namun dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH) di pulau Sumba sudah terealisasi sebesar 100 persen.

"Kami harapkan dana yang sudah direalisasikan yang sudah disalurkan oleh KPPN Waingapu kepada empat kabupaten bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan demi kesejahteraan desa masing-masing dan juga kabupaten," tutupnya. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS