Kisah Warga di Destinasi Wisata Komodo NTT Gotong Royong Bangun Sekolah Darurat bagi Anak-anaknya

Salah satu inisiator dan pejuang pendidikan di Pulau Komodo, Usman, menjelaskan, membangun sekolah di desanya bukan hal yang mudah. Selain karena terbatasnya dana dari pemerintah daerah, lokasi yang jauh dari pusat keramaian juga jadi alasan.

”Kasihan anak-anak di sini tidak bisa bersekolah. Saat ini sudah ada, tetapi bangunannya yang belum ada. Murid-murid belajarnya waktu itu masih numpang-numpang di sekolah lain,” kata Ketua Komite SMKN Restorasi Pulau Komodo itu.

Pelangi dan teman-temannya belum mulai belajar karena masih libur semester. Selama ini, mereka belajar di SMP Negeri Satu Atap Pulau Komodo. Karena gedung sekolah bukan milik mereka, para siswa SMK harus masuk siang setelah siswa SMP pulang. Hal itu sudah berlangsung selama hampir dua tahun.

Menurut Usman, siswa SMK kini terancam tidak bisa bersekolah karena gedung SMP tengah dalam proses pengawasan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mereka kemungkinan akan pindah ke gedung pendidikan anak usia dini (PAUD). Namun, ada aturan yang sama untuk menempatinya.

Oleh karena itu, orangtua siswa, guru, dan murid sepakat untuk membangun sekolah darurat hingga gedung SMKN Restorasi Pulau Komodo berdiri. Untuk sementara, para siswa akan tersebar di tiga kelas—sebelumnya ada enam rombongan belajar—yang berukuran 7 meter x 6 meter.

”Di Desa Komodo ini banyak fasilitas yang dibangun dari bantuan, termasuk sekolah-sekolahnya. Begitu juga SMK, kami bekerja sama dengan seluruh masyarakat Pulau Komodo untuk meluangkan waktunya sekitar pukul 16.00 (Wita) untuk gotong royong,” tuturnya.

Hingga kini, pembangunan sekolah darurat hanya dapat mencapai dinding dan fondasi. Bantuan berupa semen dari perorangan digunakan untuk fondasi dan bambu sebagai dinding. Sementara untuk bagian atasnya masih beratapkan langit.

Tidak jelas

Meskipun tercatat dalam data Kemendikbudristek, kejelasan kepemilikan hingga hak guna tanah gedung SMKN Restorasi Pulau Komodo masih belum menemui titik terang. Hal yang sama juga berlaku untuk seluruh rumah penduduk, sekolah, dan bangunan yang ada di Pulau Komodo.

Sebab, seluruh wilayah dalam pulau tersebut termasuk dalam konsensus lahan konservasi yang dikelola Taman Nasional Komodo. Usman menyebut, pihaknya hanya mengantongi surat keputusan dari pemerintah daerah dan surat penyerahan tanah adat untuk pembangunan sekolah.

Dalam catatan tersebut, luas SMKN Restorasi Pulau Komodo mencapai 30.000 meter persegi. ”Sama seperti semua bangunan yang ada di Pulau Komodo, (tidak ada sertifikat tanahnya). Padahal, semua warga sudah turun-temurun hidup di sini,” tuturnya.

Kondisi ketidakjelasan dan konflik atas kepemilikan lahan sudah berlangsung sejak kehadiran Taman Nasional Komodo. Sejak itu, masyarakat hidup tidak tenang karena bisa diusir sewaktu-waktu dari tempat tinggal mereka.

Salah satu orangtua siswa SMK, Haryanto, menyebutkan, kekhawatiran masyarakat terus bertambah akibat ketidakjelasan perihal tanah. Selain bisa diusir secara tiba-tiba, anak-anak juga terancam putus sekolah.

”Di Pulau Komodo ini hanya ada SD dan SMP sehingga banyak yang tidak lanjut lagi bersekolah setelah itu. Adanya SMK ini jadi harapan baru bagi anak-anak di desa ini,” tambahnya.

Sejumlah pelajar, misalnya Pelangi, mengaku agak bingung dan tidak tenang saat bersekolah. Ia berharap pemerintah bisa memberikan kepastian atas tanah baik tempat tinggal maupun sekolah mereka. ”Supaya kami belajar lebih tenang, tidak terganggu dengan kegiatan lain dan pindah-pindah lagi,” katanya.