Daripada Membangun IKN, Anies-Muhaimin Lebih Pilih Perhatikan Kesejahteraan Guru Honor

POS-KUPANG.COM – Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lebih memilih memperhatikan kesejahteraan para guru honor daripada melanjutkan pembangunan IKN ( Ibu Kota Negara ) yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah.

Oleh karena itu, jika pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 nanti, maka Anies-Muhaimin pasti akan memperhatikan nasib para guru  dan tenaga honor lainnya di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, saat menunaikan kampanye di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Januari 2024.

Anies melontarkan pernyataan itu ketika merespon pertanyaan mengenai kesejahteraan nguru honor pada acara Desak Anies khusus pendidikan.

Dikatakannya, sampai saat ini ada 705 ribu guru honor yang belum diangkat. Banyaknya tenaga honor itu tentunya menjadi atensi pasangan calon tersebut manakala memimpin negeri ini.

“Jadi, ada 705 ribu guru honorer yang sampai sekarang belum diangkat. Makanya, kita harus lakukan peningkatan dengan menaikkan status mereka menjadi PPPK. Nah, untuk menjadi PPPK dilakukan secara bertahap, tapi semuanya nanti akan diangkat menjadi guru dengan status PPPK,” ujar Anies.

 
Untuk itu, lanjut dia, daripada melanjutkan pembangunan IKN yang pasti akan menghabiskan anggaran ratusan triliun, lebih baik dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor.“Menurut kami, jauh lebih penting memastikan guru kita berstatus PPPK, daripada kita fokus membangun IKN. Apalagi selama ini kita selalu mengeluhkan terbatasnya anggaran. Artinya, kalau anggaran terbatas maka pembangunan manusia harus jadi prioritas,” ujar Anies.

Kalau pembangunan manusia jadi prioritas, kata Anies, maka guru akan lebih berkonsentrasi dalam menunaikan tugas di sekolah, yakni lebih fokus mengajar.

“Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas. Tapi menyelesaikannya, tidak mungkin 700 ribu itu langsung (diangkat), harus dikerjakan bertahap, sehingga semua masuk. Dengan begitu kita bisa juga sebaliknya, menuntut guru untuk kinerjanya baik. Menuntut guru untuk mengajar dengan konsentrasi yang penuh, sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Anies menanggapi pertanyaan mengenai kesejahteraan guru honorer pada acara Desak Anies khusus Pendidikan, khususnya mengenai pengangkatan guru PPPK.

Anies ingin guru yang diangkat PPPK dapat tetap mengajar di sekolah asalnya.

“Kita tidak ingin membedakan lagi swasta dengan negeri. Banyak guru swasta honorer swasta diangkat PPPK lalu dipindah ke sekolah negeri, sementara dia mengabdi di sekolah swasta. Pertanyaan sederhana, apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak,” paparnya.

Bayangkan, kata Anies, ada satu keluarga, anaknya sebagian di sekolah negeri, sebagian di sekolah swasta.

Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orangtuanya membayar pajak yang sama.

“Karena itu, guru yang diangkat PPPK di sekolah swasta, kita akan ubah aturannya tetap berada di sekolah swasta. Dengan begitu yang dapat guru-guru yang berstatus tegas atau jelas bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga swasta. Toh, semuanya mendidik anak Indonesia,” ucapnya.

Harus Ditanggung Negara

Anies mengatakan, biaya tes kemampuan bahas Inggris yang jadi salah satu persyaratan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mestinya juga harus ditanggung oleh negara.

Hal itu, kata Anies, sebagai upaya untuk meringankan beban para pendaftar.

Ia menegaskan bahwa jangan sampai niat generasi penerus bangsa untuk melanjutkan pendidikan, malah terhalang oleh biaya tes yang jadi persyaratan beasiswa itu sendiri.

"Program ini tidak boleh membebani mereka yang mendaftar. Banyak anak-anak kita yang sebetulnya diterima, tapi tidak bisa meneruskan karena biaya tes TOEFL, IELTS, dan GMAT mahal," ucapnya.

"Jadi menurut kami, kalau sudah diterima LPDP, maka biaya tes itu termasuk dalam tanggung jawab LPDP," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengatakan bila biaya tes dibebankan pada pendaftar, maka sama saja seperti negara membantu dengan setengah hati.

"Kita ingin memberi beasiswa jangan separuh-separuh, itu namanya meratakan penderitaan. Harus dibebaskan betulan, dibantu betulan," tegasnya.

Anies Baswedan, menginginkan agar cakupan beasiswa LPDP diperluas hingga ke sektor kebudayaan, kesenian, dan olahraga.

"Pilihan bidang LPDP itu harus dikembangkan lebih luas lagi. Termasuk sektor kebudayaan, kesenian, dan olahraga yang seringkali tidak jadi prioritas dalam pemberian beasiswa," ujarnya.

Ketiga sektor tersebut, kata Anies, nyatanya juga turut berkontribusi dalam memajukan Indonesia.

Menurutnya, kemajuan negeri ini bukan hanya dilihat dari kesejahteraan yang diukur dengan uang, tetapi juga soal memajukan peradaban.

"Jangan sampai bidang yang dianggap penting itu hanya perekonomian. Tidak semua urusan itu soal uang. Dana ini harus betul-betul bisa memajukan pendidikan, yang artinya juga memajukan kebudayaan kita," papar Anies.

"Itulah sebabnya, saya melihat LPDP itu bisa digunakan untuk kebudayaan, kesenian," ujarnya.

Kurikulum Dapat Disempurnakan

Pada acara Desak Anies khusus Pendidikan, dia mengungkapkan kurikulum tidak perlu terus diganti, tetapi dapat disempurnakan. Yang terpenting adalah kualitas pengajarnya.

“Ini sampai jadi obrolan semua masyarakat. Ganti menteri, ganti kurikulum. Saya menganalogikan seperti kita memanah. Meleset terus panah-panah kita. Apa yang kita kerjakan? Mengganti busurnya, mengganti anak panahnya. Tetapi pemanahnya tidak pernah dilatih untuk memanah yang lebih baik. Menurut hemat kami, kurikulum yang ada boleh disempurnakan, tidak usah diganti total. Karena kalau diganti total yang repot gurunya, sekolahnya, seluruhnya repot,” ujar Anies.

Apapun kurikulumnya, kata Anies, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya.

“Kurikulum yang sekarang ada, bila ada kekurangan lakukan penyempurnaan. Bila ada hal administratif yang merepotkan, koreksi hal administratif itu, sehingga tidak membebani,” ujar dia.

Menurut Anies, jangan seragamkan seluruh universitas, jangan seragamkan seluruh sekolah.

”Berikan ruang. Tapi prinsipnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kemerdekaan dalam belajar itu penting. Dan kita bisa belajar di mana saja dengan siapa saja,” kata dia.

Secara prinsip, kata Anies, kami melihat, perbaiki yang kurang.

“Jangan dibongkar semua, kalau dibongkar semua, kasihan gurunya, muridnya, dan kasihan pendidikan Indonesia tidak bisa tuntas melaksanakan pendidikan kepada semua,” ujar dia.

Anies mengungkapkan, di banyak negara, mengganti kurikulum perlu waktu bertahun-tahun. Hanya di Indonesia, ganti kurikulum bisa dikerjakan semua.

“Sebagai contoh, ganti kurikulum SD bisa enam tahun prosesnya. Kenapa enam tahun? Karena mulainya dari SD kelas 1,” ucapnya.

Anies: Banyak Orang Tua Takut Melapor

Anies menyampaikan sejumlah rencananya untuk mengantisipasi 'transaksi' bangku sekolah.

Salah satunya, menyiapkan mekanisme pengaduan sekaligus perlindungan bagi si pelapor.

"Banyak orang tua yang enggan melapor karena takut anaknya harus menanggung konsekuensi dari laporannya. Karena itu, kami akan siapkan mekanisme untuk orang melaporkan dan mereka dilindungi," ungkapnya.

Selain itu, Anies juga bakal menyiapkan sistem pendaftaran yang transparan.

Kebijakan ini sejatinya pernah diterapkan di Jakarta kala dirinya menjabat sebagai gubernur.

Melalui sistem tersebut, lanjut Anies, siapa saja bisa memantau seleksi pendaftaran.

Mereka bisa melihat manakala ada nama siswa yang tergeser secara real time.

Tak kalah penting, Anies juga bakal melakukan rotasi guru dan kepala sekolah ke berbagai sekolah.

Baca juga: Tim Anies-Muhaimin Soroti Proyek Food Estate Jokowi: Kalau AMIN Terpilih, Pasti akan Dihentikan

Baca juga: Relawan Ganjar Alihkan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Calvin Leonard: Ini Panggilan Tuhan

Baca juga: TERNYATA, Ganjar Pranowo Minta Mahfud MD Mundur dari Melko Polhukam: Kita Ambil Langkah Lain

Dengan begitu, tidak ada label 'sekolah favorit' karena semua sekolah akan memiliki komposisi guru yang relatif setara.

"Kalau itu tidak dilakukan (rotasi), maka yang terjadi adalah pengunggulan di beberapa tempat saja. Kami akan memastikan guru dan kepala sekolah terotasi dengan baik agar setiap sekolah menjadi semakin baik tiap harinya," jelas Anies. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS