Kabupaten Sumba Tengah Termiskin di NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kabupaten Sumba Tengah menjadi kabupaten dengan presentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per Maret 2023.

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake menyampaikan itu dalam jumpa pers dan media gathering bersama media massa di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) NTT, Senin (22/1).

Kegiatan yang mengusung tema Penanganan Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Inflasi serta Pemilu 2024 di NTT dihadiri Sekda NTT, Kosmas D Lana, Forkopimda dan undangan lainnya.

Baca juga: Sumba Tengah Kabupaten dengan Angka Miskin Tertinggi di NTT Per Maret 2023

Baca juga: Gereja untuk Kaum Miskin

Ayodhia menyebutkan, persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023 (hingga Maret, Red) sebesar 19,96 persen atau turun 0,27 persen terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09 persen terhadap Maret 2022.

"Kalau kita lihat data, kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah dengan presentase 31,78 persen," kata Ayodhia.

Selain Sumba Tengah, kata Ayodhia, beberapa Kabupaten lainnya dengan presentase angka kemiskinan tertinggi yaitu Sumba Timur 28,08 persen dan Sabu Raijua 28,37 persen.

Sementara, lanjutnya, kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang dengan presentase 8,61 persen, Flores Timur 11,77 persen dan Ngada 12,06 persen.

"Dari data ini, dapat kita lihat jumlah penduduk miskin per Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022," sebutnya.

Ayodhia menyampaikan, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tinggi yakni TTS  119,51 ribu,  Sumba Barat Daya 101,40 ribu dan Kabupaten Kupang 90,23 ribu. Sementara, untuk Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin rendah yakni Nagekeo 18,57 ribu, Ngada 20,57 ribu dan Sumba Tengah 24,24 ribu.

Lebih lanjut, Ayodhia menjelaskan, angka kemiskinan itu diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan (GK) sebesar Rp. 507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi garis kemiskinan makanan (GKM) sebesar Rp. 389.518 (76,80 persen) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) sebesar Rp. 117.685 (23,20 persen).

"Ini yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kab/kota agar perlu memiliki strategi khusus untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem termasuk stunting," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayodhia menyampaikan, untuk tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 3,93 persen, mengalami penurunan sebesar 2,63 persen terhadap kondisi tahun 2022.

Pada tahun 2022, jelasnya, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah 19.11 persen, TTS 13.01 persen dan Sumba Timur 10.40 persen. Sementara 3 kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo 1.47 persen, Flores Timur 2.10 persen dan Alor 2.38 persen

"Data kemiskinan ekstrem per kab/kota 2023 tidak dapat didiseminasikan BPS karena tingkat error/relative standard error (RSE) yang tinggi," ungkapnya.

Ayodhia menambahkan, kegiatan ataupun program yang dijalankan di tahun 2024 untuk penurunan kemiskinan di NTT tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja.

"Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan di NTT ini. Perlu kerja sama secara terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan ini," ujarnya.

Inflasi Capai 2,42 Persen

Sementara untuk inflasi Provinsi NTT pada bulan Desember 2023 (YoY) sebesar 2,42 persen di bawah inflasi nasional 2,61 persen atau berada dalam target rentang sasaran yaitu 3±1 persen.

"Capaian ini sangat baik jika dibandingkan inflasi NTT Desember 2022 yang mencapai 6,6 persen di atas inflasi nasional sebesar 5,4 persen," kata Ayodhia.

Menurut Ayodhia, capaian itu berkat kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, dan sistem distribusinya terjaga, serta didukung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dibayar penuh selama tahun 2023 serta digunakannya dukungan dana belanja tak terduga untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Salah satu variabel makro ekonomi adalah inflasi yang perlu kita perhatikan dengan baik karena sangat menyentuh sektor ekonomi di daerah," kata Ayodhia.

Dikatakan Ayodhia, NTT patut berbangga karena capaian pengendalian inflasi NTT juga ditandai dengan raihan Provinsi NTT memperoleh penghargaan TPID Provinsi Terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada penganugerahaan TPID AWARD tahun 2022 lalu.

"Bahkan Kota Kupang meraih kategori TPID Kota Terbaik dan Kabupaten Sabu Rajua meraih kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi," tandasnya.

Ayodhia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2022, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial berkontribusi 12,82 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.

Di tahun 2024, kata Ayodhia, Pemprov NTT tetap berkomitmen untuk memrioritaskan pembayaran TPP dan mendorong penggunaan dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, gerakan pangan murah, subsidi transportasi untuk mendukung distribusi dari daerah surplus ke defisit, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Ayodhia menambahkan, untuk tingkat inflasi di 3 Kota di NTT yaitu Kupang, Waingapu, dan Maumere sesuai standar pengukuran IHK (Indeks Harga Konsumen) mengalami inflasi YoY di antaranya Kota Kupang sebesar 2,21 persen, Kota Maumere sebesar 3,33 persen dan Kota Waingapu sebesar 3,27 persen. "Kondisi inflasi ini disebut inflasi moderat atau masih dalam batas kewajaran," pungkasnya. (cr20)

PIP Minimalisir Kantong Kemiskinan

Dalam meminimalisir kemiskinan di NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada 143 ribu siswa SMA, SMK dan SLB di 22 Kabupaten/Kota di NTT.

Ayodhia menyampaikan, dana DAK untuk Pembangunan/rehab unit sekolah baru, tambahan ruang kelas dan layanan lainnya bagi SMA/SMK Rp 250 miliar kepada SMA/SMK yang di-swakelola oleh kelompok masyarakat setempat di 22 Kabupaten/Kota, berdasarkan data Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.

"Dana PIP Kemendikbud dalam bentuk beasiswa disalurkan oleh Dinas P dan K Provinsi kepada SMA/SMK/SLB seluruh Kabupaten/Kota di NTT. Jadi, beasiswa Tugas Perbantuan (TP) itu untuk sekitar 143.000 siswa SMA/SMK/SLB di seluruh NTT," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi menyampaikan, terkait dana PIP khusus untuk usulan dari Dinas P dan K NTT, berdasarkan Dapodik telah sesuai syarat dan ketentuan.

"Semuanya sudah sesuai Dapodik, seperti siswa dari keluarga rentan miskin atau keluarga miskin yang diusulkan dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan," kata Linus Lusi.

Selain berdasarkan dapodik, kata Linus,  juga berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penanganan kelompok rentan miskin untuk mengatasi kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim di NTT.

"Karena itu, kami memerintahkan para kepala sekolah untuk selalu hidupkan Dapodik agar hak siswa jangan diabaikan dengan dalil apapun," ujarnya.

Linus menyampaikan, pada Desember 2023 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT telah bekerja sama dengan Bank BNI 46 Kupang untuk menyalurkan dana PIP bagi para siswa SMA, SMK maupun SLB di Kota Kupang.

"Tentu ini sangat membantu para siswa karena setahun dapat Rp 1 juta per siswanya," sebutnya.

Linus berharap, dana PIP yang diterima oleh 143 ribu siswa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan sekolah. (cr20)

Ikuti Liputan Khusus POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

POS KUPANG/EKLESIA MEI

JUMPA PERS- Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake dalam jumpa pers dan media gathering bersama media massa di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) NTT, Senin (22/1).

POS KUPANG/HO.PEMPROV NTT

BERTEMU AYODHIA - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalaeka didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Parera pose bersama Pemimpin Perusahaan Pos Kupang Margaretha Iin, Pemimpin Redaksi (Pemred) Pos Kupang Dion DB Putra, News Manager Novemy Leo, Editor Kota Aplonia Methil Dhiu dan Tim Bisnis Kristanto Bissinglasi, Senin (22/1).