Putaran Kedua Pilpres Direncanakan 26 Juni 2024

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik atas 3 Rancangan Peraturan KPU ( RPKPU ) pada Kamis (11/1).

Salah satu yang diuji publik adalah RPKPU yang mengatur soal pemilihan umum presiden (Pilpres) pada putaran kedua.

Dalam RPKPU itu rencananya jika Pilpres berlangsung putaran kedua, maka pemungutan suara bakal digelar pada 26 Juni 2024. Atau kurang lebih 5 bulan pasca-pemungutan suara pilpres putaran pertama pada 14 Februari 2024.

"Pilpres putaran kedua jika ada, pemungutan suara pada 26 Juni 2024," kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam uji publik tiga RPKPU di kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Selain mengatur soal pemungutan suara putaran kedua Pilpres, KPU juga merancang masa kampanye akan berlangsung selama 20 hari, mulai 2-22 Juni 2024. Lalu, pada 23-25 Juni 2024 merupakan masa tenang.

Kemudian, untuk penghitungan suara akan dilaksanakan pada 26-27 Juni 2024.

Sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 Juni sampai 20 Juli 2024.

Sebagai informasi, hari ini KPU menggelar uji publik 3 RPKU.

Adapun RPKPU yang diuji publik hari ini adalah RPKPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, RPKPU Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta RPKPU tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Baca juga: Muhammad Qodari: Pilpres Satu Putaran Bisa Hemat Anggaran Negara Rp 27 Triliun

Berikut rancangan jadwal jika terjadi Pilpres putaran kedua:

- 17 Mei - 12 Juni 2024: pemutakhiran data pemilih

- 2-22 Juni 2024: kampanye

- 23-25 Juni 2024: masa tenang

- 26 Juni 2024: pemungutan suara

- 26-27 Juni 2024: penghitungan suara

- 27 Juni - 20 Juli 2024: rekapitulasi hasil penghitungan suara

KPPS Perlu Diperhatikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pin berharap dapat mengurangi beban kerja badan ad hoc, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu harus memitigasi potensi dan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Anggota KPU RI Idham Holik di kantornya, Kamis.

“Apalagi dahulu di 17 april 2019 lalu ada pelajaran yang menurut saya tidak boleh terulang lagi pada persoalan kecelakaan kerja dalam hal ini ada 722 badan ad hoc yang wafat,” sambung dia.

Baca juga: Pengamat Politik: Kredibilitas Lembaga Survei Diuji Jelang Pilpres 2024

Langkah mitigasi yang dilakukan KPU hingga saat ini adalah dengan menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan persyaratan anggota KPPS.

Dalam peraturan itu tertuang syarat untuk menjadi KPPS adalah berusia 17 hingga 55 tahun.

“Dan direkomendasikan atau diutamakan yang berusia muda,” tuturnya.

Kecelakan kerja KPPS saat Pemilu 2019 dikhawatirkan terulang kembali sebab proses penghitungan suara untuk Pemilu 2024 hanya menggunakan metode satu panel.

Sebelumnya KPU merekomendasikan untuk penghitungan suara menggunakan metode dua panel, tapi ditolak oleh DPR saat rapat yang berlangsung 20 September 2023.

Dalam rapat, KPU mengajukan rancangan aturan tentang penghitungan suara dua panel.

Langkah itu ditempuh sebagai upaya mengurangi beban KPPS dan mempercepat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Panel A dapat bertugas menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI. Sedangkan Panel B dapat menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten dan Kota. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS