YKS Lembata dan Para Caleg di Lembata Tanda Tangan Kontrak Politik Tentang Perlindungan Buruh Migran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Yayasan Kesehatan untuk Semua ( YKS ) Kabupaten Lembata dalam kemitraan dengan Migrant Care Jakarta melaksanakan pendidikan politik pemilih di daerah dan dialog politik dengan caleg dalam memperjuangkan perlindungan buruh migran, di Aula Ankara, Lewoleba, Kamis, 7 Desember 2023.

Selain melaksanakan debat caleg dari daerah pemilihan Ile Ape, Ile Ape Timur dan Lebatukan (dapil 2) tentang perlindungan buruh migran, YKS Lembata juga memberikan kesempatan kepada empat orang caleg yang hadir untuk menandatangani kontrak politik tentang perlindungan buruh migran.

Kontrak politik itu menyatakan jika caleg yang membubuhkan tanda tangan terpilih sebagai anggota DPRD Lembata benar benar mewakili, menyuarakan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama memperjuangkan isu buruk migran. 

Baca juga: Empat Caleg Dapil 2 Lembata Tidak Hadiri Debat Tentang Buruh Migran yang Digelar YKS

Mereka yang terpilih juga wajib memperjuangkan isu buruh migran sebagai agenda prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Mereka yang terpilih juga wajib mengintegrasikan agenda perlindungan buruh migran dalam dokumen visi dan misi partai.

Penandatanganan kontrak politik tersebut disaksikan perwakilan kepala desa, perwakilan masyarakat, aktivis dan jurnalis. 

Keempat caleg yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen kontrak politik itu adalah Polikarpus Kuya (PAN), Ramis Ma’aruf (PKS), Yuliana Atu (PKB), Felix Matarau (Gerindra). YKS sebenarnya mengundang 8 orang caleg dari partai lainnya. Hanya saja yang bersedia hadir dan mengikuti debat hanya empat orang.

Direktur YKS, Mansetus Balawala mengatakan, YKS punya sejumlah program, salah satunya adalah mendorong adanya perlindungan Buruh Migran di wilayah Ile Ape, Ile Ape Timur dan Lebatukan.

Baca juga: Pelabuhan Lewoleba Tuntas Direhab, Kapal Pelni Kembali Sandar di Lembata

Menurut Mansetus, kegiatan itu menjadi instrumen bagi YKS menitipkan masalah Buruh Migran untuk diperjuangkan oleh para caleg ketika terpilih menjadi anggota dewan.

Pasalnya, sejak Lembata otonom menjadi kabupaten, keberpihakan DPRD dan Pemerintah dari sisi anggaran untuk kepentingan perlindungan buruh migran masih jauh dari harapan.

“Kami berharap, pemilu tahun ini terlebih kegiatan hari ini ingin agar para caleg yang nanti terpilih menjadi DPRD bisa memperjuangkan nasib buruh migran,” ujar Mansetus Balawala.

Selain itu, Mansetus berharap, para caleg yang nantinya terpilih pada pemilu tahun 2024 berkolaborasi dengan pemerintah mengurus nasib buruh migran di Lembata mulai dari desa sebagai basis pekerja migran, hingga kembali ke kampung halamannya. 

“Walau sudah ada Perda Nomor 20 tahun 2015 tapi soal buruh migran belum diperhatikan,” tandasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS