Pemkot Kupang Gelontorkan Rp 1,6 Miliar untuk Ganti Untung Lahan SPAM Kali Dendeng

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Kupang menggelontorkan Rp 1,6 miliar untuk pengganti untung lahan SPAM Kali Dendeng. 

Alokasi anggaran itu dilakukan secara bertahap. Di perubahan APBD 2023 Pemkot menyediakan Rp 580 juta, kemudian di anggaran murni 2024 dialokasikan lagi Rp 1,1 miliar, dan telah disetujui DPRD. 

Anggaran itu disiapkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP). Besaran uang itu digunakan untuk membayar lahan seluas 2.400 meter persegi milik keluarga Bunganawa. 

Rencananya pada pertengahan Desember 2023 pembayaran dilakukan. Pada kepengurusan awal proses administrasi dan perhitungan nilai jual tanah oleh appraisal.

Baca juga: Pemkot Kupang Pastikan Masa Kerja PTT Diperpanjang Hingga Tahun Depan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PRKP, Jonh Bell menyebut ganti untung lahan mulai dilakukan di pertengahan Desember 2023 setelah anggaran disetujui. 

"Kita pastikan segera membayar, paling lambat pertengahan Desember ini," sebutnya selepas rapat bersama Komisi III di DPRD Kota Kupang, Senin 27 November 2023. 

Meski anggaran sudah disepakati, namun pembayaran harus menunggu perhitungan appraisal untuk melihat nilai jual tanah. 

Usai perhitungan appraisal, Pemkot akan menggelar musyawarah dengan keluarga Bungalawa, untuk memastikan proses pembayaran itu. Perhitungan itu guna melihat nilai jual sesuai dengan nilai jual objek pajak. 

Baca juga: Pemkot Kupang Dukung Pelaksanaan Jalan Santai Pos Kupang Rame-Rame Bakumpul

Kepala Bidang Pemukiman PRKP, Daud Nafie  menyampaikan, sebelumnya Pemkot mengajukan Rp 580 kita untuk tahap awal kepengurusan pembayaran, termasuk pembiayaan appraisal untuk perhitungan harga tanah maupun  konsultan untuk mengurus pembebasan dan ganti untung lahan.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp1,6 miliar itu bisa juga bertambah, bisa juga tidak, tergantung hitungan appraisal. Bila terdapat kelebihan anggaran maka akan dikembalikan ke kas daerah. Begitupun kalau anggaran itu kurang maka akan diajukan lagi untuk penambahan. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Adrianus Talli meminta Pemkot Kupang mempercepat proses pembayaran ganti untung lahan, mengingat anggarannya sudah disetujui.

Baca juga: Warga Mulai Terserang Ispa, Netizen Minta Pindahkan TPA Alak ke Pemkot Kupang  

"Kita harap dipercepat. Proses administrasi dan perhitungannya sebisa mungkin dipercepat, sehingga keluarga Bunganawa tidak menunggu terlalu lama," katanya.

Politis PDIP itu mengingatkan dinas teknis untuk menghindari uang penghargaan atau penghormatan alias  "Oko Mama" atas pembayaran ganti untung lahan itu. Dia tidak mau Pemerintah terjebak dalam konsep Oko Mama. 

"Harus belajar dari pejabat terdahulu. Sudah ada tiga pejabat yang masuk penjara karena uang Oko Mama ini," sebut dia.