Anies-Muhaimin Soroti IKN, Lebih Baik Tetap di Jakarta daripada Pindah ke Kalimantan TImur

POS-KUPANG.COM – Tim Nasional Anies-Muhaimin kini gencar menyoroti keberadaan Ibu Kota Negara yang sedang dibangun di Penajam Paser Utara. Bahwa IKN Nusantara itu lebih baik tetap di Jakarta, daripada pindah ke daerah baru di Kalimantan Timur.

Sorotan itu mencuat, manakala Presiden Jokowi terus mendorong diselesaikannya pembangunan IKN dan untuk hal tersebut, harus dilanjutkan lagi oleh pemerintahan yang akan datang.

Dalam Pilpres 2024 nanti, pasangan yang memilih akan melanjutkan pembangunan IKN adalah Prabowo-Gibran. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini berkomitmen meneruskan pembangunan itu jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

Untuk diketahui, isu tentang IKN Nusantara, kini menjadi topik menarik belakangan ini. Item tersebut menjadi salah satu isu hangat yang dipergunjingkan publik di Tanah Air, termasuk kubu Anies-Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

Kubu KPP meragukan proyek IKN Nusantara, karena dibangun dengan alasan pemerataan pembangunan. Padahal untuk hal tersebut, mestinya bukan IKN yang dibangun melainkan kota-kota kecil yang tersebut di seluruh Indonesia.

Atas hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyatakan, partainya mengupayakan agar ibu kota negara tetap berada di Jakarta jika pasangan Anies-Muhaimin memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 26 November 2023.

Meski menolak pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, namun PKS memastikan bahwa pembangunan yang sudah berjalan di IKN Nusantara akan tetap dilanjutkan.

Hanya saja, jika sudah selesai dibangun, kata Syaikhu maka kawasan IKN sebaiknya difungsikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Air.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tentu dengan konsep green economy. Bahwa IKN itu paru-paru Indonesia bahkan paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Sejatinya, lanjut dia Jakarta masih layak sebagai ibu kota Indonesia, karena memiliki nilai sejarah, menjadi tempat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta, lainnya, adalah menjadi rangkaian perjalanan bangsa, seperti Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi aspek sejarah harus menjadi pertimbangan penting sebelum Ibu Kota dipindahkan.

PKS, kata Syaikhu, memahami bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan, adalah hal yang kurang tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu.

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syaikhu berpandangan, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi.

Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. "Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.

PKB: Menangkan Dulu Pilpres 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota KPP memilih fokus memenangkan Anies-Muhaimin AMIN sebelum mengambil sikap tentang nasib IKN Nusantara.

"Semuanya bisa terjadi kalau AMIN menang. Jadi, menangkan dulu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) supaya keputusannya (tentang nasib Ibu Kota Nusantara) bisa diambil yang terbaik," ujar Jazilul di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2023.

Jazilul menilai kurang tepat jika pemerintah berkeras mengutamakan proyek IKN Nusantara yang membutuhkan anggaran besar, sementara masyarakat miskin di Indonesia masih cukup banyak.

"Etis enggak secara moral, kalau masyarakat masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana? Kan enggak. Gitu saja. Jadi, ini bukan soal undang-undang," ujarnya.

Menurut Jazilul, PKB sudah menyampaikan sikap terkait pengesahan UU IKN di DPR RI. Menurut PKB, selama dasar pembangunan IKN merujuk pada undang-undang, maka program Presiden Jokowi itu dapat diubah sesuai kebutuhan.

Argumen ini diperkuat pernyataan Anies tentang sikapnya terkait program pembangunan IKN. Dia menilai masyarakat lebih membutuhkan pemerataan pembangunan di banyak lokasi ketimbang terpusat pada satu titik.

"Yang dibutuhkan di Indonesia adalah pemerataan pertumbuhan. Pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 26 November 2023.

Dikatakannya, pembangunan satu kawasan jangan sampai menimbulkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya. "Jangan sampai kita bangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Diunggulkan Lembaga Survei Internasional, Hanya Beda Tipis dengan Prabowo-Gibran

Baca juga: Bu Mega Sindir Penguasa, Siap Perang Terbuka di Pilpres 2024: Benteng Tak Pernah Keok

Itulah sebabnya, kata Anies, mengapa pihaknya tak sependapat kalau pembangunan IKN dilakukan atas alasan pemerataan pembangunan.

Pasalnya jika pemerataan pembangunan yang dilakukan, maka yang mesti dilakukan, adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, sehingga tercipta pemerataan pembangunan seperti yang diharapkan. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS