PKS Ingin Ibukota Negara Tetap di Jakarta

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Ahmad Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Ahmad Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Anies Kritik IKN: Mestinya yang Dibangun Itu Bukan IKN, Tapi Kota-kota Kecil Demi Pemerataan

Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.

Meski demikian, kata Ahmad Syaikhu, partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN. Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Ahmad Syaikhu.

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” sambungnya.

Merespon hal tersebut Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Groundbreaking Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN

Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi Undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintah.

Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tidak mudah untuk direalisasikan.

"Dengan telah terbangunnya sejumlah infrastruktur di IKN, tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Semuanya mesti dikalkulasi secara cermat dan seksama," ucap Kamhar.

Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengingatkan agar PKS fokus kepada hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan dan kelanjutan demi kemampuan bangsa.

"Saya rasa kita lebih baik fokus kepada hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan dan kelanjutan demi meningkatkan kemampuan bangsa," ujar Dave.

Program IKN saat ini lanjut Dave telah dimulai dan semuanya harus diselesaikan. "Progress itu maju ke depan, menyelesaikan yang sudah dimulai, menyempurnakan yang sudah berjalan," tuturnya.

Baca juga: Dampingi Kunjungan Presiden di IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik Dari Energi Bersih

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga merespons harapan PKS agar ibukota tak dipindah ke IKN, jika nantinya ia menjadi presiden di 2024.Soal itu, Anies mengatakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan.

Sehingga, pembangunan tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.

"Kami juga barangkali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies.

Anies mengungkapkan keinginannya agar muncul kesetaraan kesempatan bagi setiap daerah untuk wilayahnya dibangun. Menurutnya, jika pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi, maka akan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," ucapnya.

Hal itu, kata Anies, merupakan satu di antara visinya untuk maju di 2024.

"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah indonesia," tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia mengatakan, nantinya jika terpilih menjadi presiden di 2024, alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat perlu dikerjakan untuk banyak tempat. (tribun network/ibz/mam/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS