Jenderal Agus Subiyanto Akan Dilantik Jadi Panglima TNI Rabu Pagi Ini

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI, Rabu 22 November 2023. Ia dilantik setelah berhasil mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI

Persetujuan pengangkatan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan diikuti para anggota DPR secara luring dan daring.

Proses persetujuan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI relatif mulus. Belum genap satu pekan dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), lulusan Akademi Militer tahun 1991 itu diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR.

Sehari kemudian, tepatnya pada Selasa (31/10/2023), surat Presiden Jokowi berisi usulan pengangkatan Agus menjadi Panglima TNI dan pemberhentian Laksamana Yudo Margono dibacakan oleh Puan Maharani di depan rapat paripurna DPR.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Yakin Agus Subiyanto Bisa Membuat TNI Lebih Tangguh

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tahun 2020-2021 itu kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR pada Senin (13/11/2023).

Setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan selama lebih kurang dua jam, usulan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI disepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi I DPR.

”Seluruh fraksi di Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membacakan laporan dalam rapat paripurna, Selasa siang.

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Rabu (22/11/2023). Pelantikan direncanakan digelar pukul 08.30 WIB.

Tegaskan netralitas

Seusai rapat paripurna, Agus menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan melaksanakan visi-misi yang tertuang saat uji kelayakan dan kepatutan.

Hal itu berupa TNI yang terorganisir dengan baik, dilengkapi peralatan memadai, diberi pelatihan secara penuh, dan diupah dengan layak.

Netralitas sudah jelas, prajurit yang berpolitik praktis atau tidak netral akan menerima sanksi pidana atau teguran dari komandan satuannya. Pidana penjara itu maksimal satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Agus juga menyoroti isu-isu terkini, seperti netralitas TNI dalam pemilu, situasi di Papua, dan polemik Laut China Selatan.

”Netralitas sudah jelas, prajurit yang berpolitik praktis atau tidak netral akan menerima sanksi pidana atau teguran dari komandan satuannya. Pidana penjara itu maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta,” ujarnya.

Posko-posko aduan yang telah dibangun bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat prajurit yang melanggar asas netralitas.

Prajurit yang bertugas sudah menerima buku saku netralitas yang berisi pedoman berperilaku dan bersikap.

Selain itu, komandan satuan masing-masing akan menyosialisasikan perihal netralitas kepada jajarannya.

Dalam Pemilu 2024, lanjut Agus, TNI akan membantu distribusi logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil yang sulit diakses penyelenggara. Sebab, TNI memiliki kapal, baik berukuran besar maupun kecil, yang bisa dimanfaatkan.

”Semaksimal mungkin kami akan bantu, dari pendistribusian logistik pemilu sampai pencoblosan nanti kami akan bekerja sama,” katanya.

Baca juga: Letjen Agus Subiyanto Resmi jadi KSAD, Ganti Dudung Abdurachman yang Masuk Masa Pensiun

Sementara itu, satuan yang beroperasi di Laut China Selatan (LCS) akan dievaluasi guna menjawab tantangan potensi konflik.

Meskipun demikian, hubungan diplomasi militer antara China dan RI tergolong baik sehingga publik tidak perlu khawatir akan kondisi di LCS.

Di sekitar LCS, terdapat satuan infanteri, satuan bantuan tempur seperti artileri pertahanan udara (arhanud), artileri medan (armed), dan zeni. Pasukan yang berada di LCS akan dievaluasi apakah butuh pengembangan, tambahan, atau malah pengurangan.

Sementara itu, di Papua, kata Agus, memiliki corak dan keunikan tersendiri. Mereka terdiri dari berbagai lapisan suku dan budaya. Dengan demikian, TNI akan mengedepankan soft power atau mengoptimalkan pembinaan teritorial guna peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.

”Harus berkoordinasi dengan seluruh pihak kalau di Papua. Misalnya, kementerian atau pemerintah daerah setempat ingin membangun jalan, silakan berkoordinasi dengan TNI agar bisa diamankan. Membangun jalan di Papua berbeda dengan membangun jalan di Bandung, Jawa Barat,” tuturnya.

Agus memandang kondisi Papua saat ini jauh dari ideal, korban-korban sipil masih berjatuhan akibat minimnya keamanan. Koordinasi menjadi krusial untuk memastikan keamanan warga sipil.

Selain soft power, kekuatan hard power berupa kontak senjata tetap dilakukan. ”Kalau kombatan harus dilawan dengan senjata,” tuturnya.

Perkembangan teknologi juga mengubah kondisi medan perang yang beralih ke dunia siber. TNI saat ini sudah memiliki satuan siber, tetapi perlu dievaluasi apakah pihak sipil juga harus terlibat di dalamnya.

Sebelum Agus dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memaparkan hasil dan pandangan fraksi-fraksi. Seluruh Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI.

Ketua DPR Puan Maharani kemudian bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengenai pernyataan masing-masing. Semua anggota DPR yang hadir pun sepakat untuk memberhentikan Yudo dan mengangkat Agus sebagai Panglima TNI.

Profil Jenderal Agus Subiyanto

Dilansir dari Tribunnews.com, Agus Subiyanto lahir di Cimahi pada 5 Agustus 1967, dan saat ini berusia 56 tahun.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 itu memiliki pengalaman dalam berbagai satuan, termasuk Kopassus, Divisi 2 Kostrad, Seskoad, Denma Mabesad, Rindam, hingga Pussenif Kodiklatad di lingkungan TNI AD.

Selama kariernya, Agus Subiyanto pernah menjabat berbagai posisi, termasuk Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus, Kepala Penerangan Kopassus, Wakil Asisten Operasi Divisi 2/Kostrad, Dosen Madya Seskoad, dan Pamen Denma Mabes TNI.

Di tingkat Komando Teritorial, ia pernah menjadi Komandan Kodim, Asisten Operasi Kasdam I/Bukit Barisan, Komandan Rindam II/Sriwijaya, Komandan Korem 132/Tadulako, dan Komandan Korem 061/Suryakancana.

Agus Subiyanto juga sempat menjabat sebagai Komandan Paspampres pada 2020-2021.

Harta Kekayaan Agus Subiyanto

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Subiyanto memiliki kekayaan sebesar Rp19.338.276.593 yang dilaporkan pada 31 Maret 2023 silam.

Ia memiliki kekayaan tanah dan bangunan sebesar Rp16.030.690.000 yang tersebar di berbagai daerah seperti Kota Bandung Barat, Kota Pangandaran, hingga Kota Cimahi dengan jumlah 11.

Kemudian, ia juga memiliki alat transportasi berupa mobil Nissan Minibus senilai Rp70 juta dan memiliki harta bergerak lainnya Rp1.599.250.000.

Jenderal Agus Subiyanto juga memiliki kas atau setara kas senilai Rp1.638.336.593 miliar.

Masih berdasarkan data LHKPN, Jenderal Agus Subiyanto diketahui tak memiliki kekayaan berupa surat berharga maupun harta lainnya dan juga tak memiliki hutang.

(kompas.id/kompas.tv)

Ikuti berita POS-KUPANGT.COM di GOOGLE NEWS