Anies Baswedan Bakal Jadikan KPK Lebih Bertaring, Independen, Diluar Kendali Pemerintah

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen, tidak dalam kendali pemerintah, dan lebih bertaring dari yang terjadi selama ini.

Mantan Mendikbud RI Anies Baswedan menyampaikan hal tersebut, ketika berorasi dalam Silaturahmi dan Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar, Minggu 5 November 2023.

Dalam pernyataannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa dirinya akan menjadikan KPK sebagai institusi yang independen, tidak di bawah kendali pemerintah.

Ia tidak ingin KPK menjadi bulan-bulanan publik atas dugaan pemerasan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK, Firli Bahuri yang kini sedang menangani kasus eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Anies Baswedan mengatakan, sudah saatnya KPK  menjadi lembaga institusi yang benar-benar bertaring dalam pemberantasan korupsi.

"Kita akan kembalikan KPK sebagai menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah," tandas Anies di hadapan peserta Silatnas ICMI minggu kemarin.

Anies Baswedan juga menyebutkan, bahwa dirinya pernah meminta jajaran KPK agar membentuk KPK untuk DKI Jakarta, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ketika mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, saat itu Ketua KPK sedang diemban oleh Agus Rahardjo untuk Periode 2015–2019.

Capres usungan Koalisi Perubahan itu menjelaskan, tujuannya agar tugas KPK Ibukota itu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi.

"Kami di Jakarta, minta tolong mantan KPK untuk jadi KPK Ibukota. Tugasnya apa? pencegahan, pencegahan, pencegahan. Karena kita tidak bisa lakukan penindakan," beber Anies.

Lebih lanjut, menurut Anies, adanya KPK Ibukota tersebut, banyak program yang diusulkan oleh birokrat tidak ada yang lolos reviu.

Bahkan, begitu ada pencegahan, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika di reviuw oleh KPK ibukota ternyata tidak layak untuk dicalonkan.

"Karena ada pertanyaan mendasarnya, satu soal governance, dan kedua siapa dapat apa berapa besar dan di mana?," bebernya.

Baca juga: Anies Baswedan Tak Komentari Masalah KKB Papua: Yang Terpenting Cari Jalan Keluar Wujudkan Keadilan

Anies menuturkan, pemerintah sering melahirkan program-program yang hanya untuk sekelompok orang tertentu saja. Sedangkan kelompok lain malah ditinggalkan.

"Kita sering kali bikin program hanya memberikan kepada sekolompok orang dan sekelompok lain tertinggal terus menerus," ujarnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS