Dorong Percepatan Pembangunan Daerah, Muncul Usulan Gaji ASN Daerah NTT Dibiayai APBN

POS-KUPANG.COM - Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) diusulkan agar dibiayai dari pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan pendapatan asli daerah ( PAD ) pada pembiayaan produktif termasuk pembiayaan pembangunan daerah

"Saya sempat usul agar mulai 2025 nanti gaji pegawai dibiayai oleh APBN, tidak dibebankan lagi ke daerah," ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKD NTT), Zakarias Moruk, Senin (16/10/2023).

Baca juga: Kabar Gembira, TPP ASN Pemprov NTT Bulan Mei - Juni 2023 Segera Dicairkan

Baca juga: Menhub RI Minta ASN Pemprov NTT Harus Kreatif dan Perlu Ada Inovasi

Ia mengatakan, pembiayaan untuk gaji dan tunjangan tersebut disesuaikan dengan berbagai formulasi seperti luas wilayah dan PDRB.

Zakarias mengatakan, pemerintah provinsi saat ini sedang konsen untuk mempersiapkan pembiayaan perhelatan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Adapun alokasi anggaran untuk pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 450 miliar.

Fokus pemerintahan Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, lanjur Zakarias, memastikan pembiayaan untuk item Pemilu dan Pilkada 2024 serta pengembalian pinjaman daerah.

Target APBD 2023

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah di rencanakan sebesar Rp 5.340.255.924.189. Terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.139.341.049.189 atau sebesar 40,06 persen dari total pendapatan.

Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3.199.163.279.000 atau sebesar 59,91 persen dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.751.596.000 atau sebesar 0,03 persen dari total rencana pendapatan daerah.

Sementara pada pendapatan Daerah Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.199.163.279.000 terdapat tambahan rincian sekarang di istilahkan sebagai block grent dan spesifik grent dengan detail dapat di jabarkan sebagai berikut DAU formasi baru PPPK sebesar Rp 2.324.466.000, DAU bidang pendidikan sebesar Rp 305.656.333.000, DAU Bidang Kesehatan Rp 96.144.585.000, DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 81.043.493.000 yang merupakan spesifik grent.

Sementara block grent tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar 1.371.850.218.000.

Dalam penjabarannya DAU block grent ini alokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS serta PPPK dan juga sebagiannya kewajiban pinjaman daerah.

Sedangkan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 5.111.494.298.993 dengan surplus sebesar Rp 228.761.625.196 yang akan di gunakan untuk menutup rencana pengeluaran pembiayaan.

Komitmen Pemerintah Bayar TPP

Sebelumnya, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau ASN Pemprov NTT mengaku gembira atas komitmen pemerintah membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Adapun pembayaran TPP ASN Pemprov NTT untuk tahun berjalan telah dilakukan hingga bulan April 2023.

Saat ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ( BKD NTT) telah membuka link pembayaraan TPP ASN Pemprov NTT untuk dua bulan berikut yakni Mei dan Juni 2023.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk menyebut link pembayaran TPP ASN itu telah dibuka sejak Senin (9/10/2023) kemarin.

"Tentu kami gembira kalau TPP kembali dibayarkan dengan lancar. Apalagi ini sudah jadi komitmen Pak Penjabat," ujar M, salah satu ASN yang berdinas di Gedung Sasando.

Beberapa ASN Pemprov NTT lainnya yang ditanyai POS-KUPANG.COM juga berharap agar pembayaran TPP ASN berjalan lancar selama tahun berjalan.

Beberapa mereka menyinggung pembayaran TPP tahun 2022 lalu yang disebut tidak jelas ujung pangkalnya.

"Mudah mudahan jangan seperti tahun lalu. Tidak bayar trus alasannya sudah abis tahun anggaran," ujar salah satu ASN yang berdinas pada salah satu OPD di Jalan Palapa Oebobo.

Mereka mengaku, telah mendapat pembayaran TPP hingga April 2023.

Adapun Penjabat Gubernur NTT, Aayodhia Kalake telah menegaskan bahwa pembayaran TPP ASN tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Pemerintah telah memproses pembayaran bulan Maret dan April sedangkan pembayaran selanjutnya akan menjadi prioritas pemerintah jika kondisi keuangan daerah memungkinkan,” kata Ayodhia Kalake saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTT, Kamis (21/9/2023) lalu.

Badan Keuangan Daerah Optimis

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk optimis pembayaran TPP ASN akan berjalan sesuai dengan rencana.

Hal itu dikatakan Zakarias berkaca pada kebijakan keuangan baru yang diambil sejak awal tahun anggaran 2023.

Ia menjelaskan, pengajuan keuangan untuk alokasi pembayaran TPP ASN berbeda antara tahun ini dan tahun lalu.

"Beda dengan tahun lalu. tahun ini pengajuan (keuangan) tidak sekaligus. Masing masing OPD bervariasi, dan tidak sekaligus dilakukan. Misalnya ada yang satu miliar dan ada yang 800 juta, itu tidak memberatkan keuangan," ujar Zakarias kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, ia juga mengakui, untuk TPP tahun lalu tidak lagi dibayarkan karena hal itu tidak bersifat 'rapelan'.

Meski demikian, Zakarias menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyalahi aturan karena penetapan TPP berdasarkan kebijakan masing masing daerah.

"Kecuali ada catatan BPK (maka harus dibayarkan). Kalau tidak, maka tidak apa-apa karena tidak melanggar," sebut Zakarias.

Ia menyebut hingga 2024 mendatang, pengelolaan keuangan daerah terfokus pada tiga sektor yakni penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, pengembalian pinjaman daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembayaran TPP Mei Juni segera dilakukan

Sebelumnya, dana TPPuntuk ASN Pemprov NTT bulan Mei dan Juni 2023 dipastikan segera dibayarkan.

Zakarias Moruk saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, pada Selasa (10/109/2023) menyebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake telah memberi arahan agar TPP ASN tetap dibayarkan hingga bulan Desember 2023.

"Sejak kemarin kita telah membuka link (pembayaran TPP ASN) untuk bulan Mei-Juni 2023. Untuk TPP tahun 2023 kita telah bayarkan sampai bulan April," kata Zakarias.

Dirinya mengatakan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran berkisar Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar setiap bulan untuk pembayaran TPP ASN.

"Kami berharap para pemimpin OPD memperhatikan hal ini dan segera mengusulkan ke Badan Keuangan," kata dia.

Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi menyiapkan TPP ASN lebih dari Rp 120 miliar. Hal itu telah tertuang dalam APBD tahun 2023.

Zakarias menyebut pembayaran TPP ASN tidak menemui kendala berarti. Namun demikian, para ASN diharapkan telah membayar pajak kendaraan melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Selain itu, pembayaran TPP juga bisa menyelesaikan masalah temuan-temuan seperti kelebihan pembayaran tiket perjalan dinas dan lain sebagainya. 

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS