Pemilu 2024, Bawaslu NTT Sebut 9,40 Persen ASN di NTT Tidak Netral

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menuju Pemilu 2024, Bawaslu NTT menyebut terdapat 9,40 persen aparatur sipil negara ( ASN ) di NTT tidak netral.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin 2 Oktober 2023 di Kupang.

Ketua Bawaslu NTT yang akrab disapa Nato mengatakan, selain di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi NTT termasuk dalam kategori ke-10 dari 22 provinsi yang memiliki skor tertinggi dalam kerawanan isu netralitas ASN dengan persentase sebesar 9,40 persen.

Baca juga: Baliho Parpol Makin Ramai, Ketua Bawaslu NTT: yang Langgar Diberi Sanksi

"Kalau kita lihat soal ketidaknetralan ASN itu paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah misalnya mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka baik di media sosial maupun media lainnya," ungkap Nato.

Nato menyampaikan, Bawaslu sudah meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu terkait dengan isu netralitas di kalangan ASN.

"Dengan adanya hasil dari pemetaan kerawanan itu, kita dapat melihat dan mengetahui ASN NTT banyak yang tidak netral," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu NTT Tegaskan Tahapan Kampanye Mulai 28 November 2023, Minta Jajaran Identifikasi Baliho

Nato berharap, para ASN di NTT benar-benar netral dalam momentum menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah.

"Kita berharap ASN harus netral dengan tidak melakukan larangan-larangan yang tertera," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Nato, Bawaslu merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga netralitas para ASN dalam pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu NTT Apresiasi Buat Gerakan Cerdas Pemilu

"Kami punya rekomendasi yang akan dilakukan yaitu, kami akan masif melakukan sosialisasi baik daring maupun luring terkait dengan netralitas ASN," katanya.

"Kami juga melakukan optimalisasi patroli cyber pengawasan di media sosial dan memperkuat komunikasi serta bekerja sama dengan berbagai pihak," tambahnya.

Nato pun menghimbau bagi seluruh ASN untuk tidak melakukan larangan-larangan terkait isu netralitas ASN.

"Kita perlu mengimbau bagi para ASN kita agar tidak lagi mempromosikan calon, menyampaikan pernyataan terbuka di media, terlibat secara aktif maupun pasif dalam kempanye calon dan semua hal yang mengarah pada pelanggaran terhadap isu netralitas ASN," ujarnya. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS