Terkait Angka Stunting di NTT Richard Riwoe Tak Percaya Data Provinsi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha, pengacara sekaligus pendiri Richard Riwoe Center, Johanis Richard Riwoe tak mempercayai data stunting provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui SSGI awal tahun 2022 lalu, NTT tercatat pada angka 35.4 persen.

Namun pada Maret 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT mencatat angka 15.7 persen.

Angka ini menurun dari 17.7 persen pada tahun 2022 dan 35 persen pada tahun 2018. 

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang bersama Richard Riwoe.

R : Kondisi NTT saat ini dengan angka stunting tertinggi tetapi berbeda datanya antara pusat dan daerah. Bagaimana anda melihat ini? 

R : Setiap daerah itu dari statistik itu biasanya daerah sama pusat itu berbeda. Kenapa berbeda?

Karena tergantung dari siapa kepala daerahnya jadi kepala daerah itu biasanya ingin menunjukkan bahwa dia berhasil, statistiknya dibikin lebih rendah seolah - olah kinerjanya berhasil dalam tempo lima tahun dibawah pimpinannya.

Tetapi kalau data statistik secara nasional, jangan salah, pemerintah pusat itu biasa mengambil data konkrit di lapangan. Jadi kalau kita lihat misalnya, dulu, kenapa ada Puskesmas itu karena programnya Soeharto.

Soeharto itu punya tim sembilan jadi tim sembilan ini selalu orang - orang yang bukan berada di birokrasi pemerintahan.

Baca juga: Ribuan Alumni Undana Bakal Gelar Aksi Lanjutan Tuntut Kampus Cetak Ulang Ijazah

Dia turun ke daerah - daerah lalu lakukan survey dan melaporkan kepada presiden bahwa di daerah ini butuh Puskesmas, lalu dibangunlah Puskesmas, sampai saat ini ada Puskesmas.

Nah berkaitan dengan stunting dan gizi buruk, ujung tombaknya data itu ada di Puskesmas dan ada catatan lagi, kalau orang di Puskesmas mau turun ke lapangan untuk mendata. Kalau dia pakai data lama boleh saja kan di kota, kabupaten, provinsi nggak tahu ini data benar atau tidak.

Jadi terjadinya perbedaan atau selisih angka yang tadinya antara Kemenkes dan provinsi itu ada selisih 20 persen kan?

Cukup tinggi itu. Tapi kita tinggal melihat ini data selisih yang benar mana. Kalau yang benar pemerintah pusat berarti betapa tragisnya, ada hal yang buruk tetapi disimpan.