Berita Nasional

Munas Alim Ulama Hasilkan Rekomendasi Sikap NU Hadapi Pemilu 2024

Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar PBNU menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait sikap NU menghadapi Pemilu 2024.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait sikap NU dalam tahun politik, khususnya menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 KH Ulil Abshar Abdalla membacakan hasil Komisi Rekomendasi menegaskan menegaskan bahwa NU tidak tertarik dan mau terlibat langsung dengan politik praktis.

Termasuk, soal dukungan terhadap satu nama maupun salah satu partai politik yang menjadi kontestasi Pemilu 2024.

"Terkait perkembangan atau situasi politik saat ini. Situasi pemilu 2024. Inti rekomendasi kita, adalah bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung. Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai," ujar Ulil Abshar dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa 19 September 2023.

Menurut Ulil, NU berpolitik berdasarkan dengan nilai. Sehingga NU tidak mendukung sosok maupun partai tertentu.

Ulil juga menegaskan bahwa NU memperjuangkan nilai-nilai dalam berpolitik yang berpihak kepada kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan.

Baca juga: Konferwil PW Muslimat NU NTT di Alor, Sekum PP Dorong Kader Ciptakan Pemimpin Berkualitas

"Politik harus berdasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral," tutur Ulil.

Rekomendasi ini, kata Ulil, bersandar kepada Muktamar NU 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Di mana, NU harus berpegang pada politik kebangsaan dan bukan pada politik praktis.

Berikut pedoman berpolitik yang dirumuskan dalam Muktamar NU 1989:

1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

2. Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa,

3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna capai kemaslahatan bersama,

4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah,

Baca juga: Yenny Wahid Bicara Soal Cawapres: Sampai Sekarang NU Belum Putuskan Nama yang akan Didukung

5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peran-peran yang disepakati,

6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya,

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved