Sepekan Menjabat, Pj Gubernur Ody Kalake Hapus Kebijakan Viktor Laiskodat Soal Seragam ASN

Usul Tetap Pakai Sarung Tenun Ikat Motif Daerah

Meski demikian, Sekda Kosmas Lana menyebut, pihaknya tetap menyampaikan usulan agar sarung tenun ikat motif daerah tetap dipakai sebagai seragam kerja sehari dalam seminggu yakni pada Jumat.

Usulan tersebut, kata Sekda Kosmas Lana, merespon keluhan pelaku UMKM yang selama ini memasok kain tenun ikat motif daerah NTT untuk ASN di lingkup Pemprov NTT.

Sebelumnya, informasi terkait perubahan kebijakan seragam ASN di Lingkup Pemprov NTT itu disampaikan melalui pesan WhatssApp.

Pesan WhatsApp yang diperoleh POS-KUPANG.COM, Senin (11/9/2023) itu menyebutkan penggunaan sarung tenun motif daerah dan seragam pramuka bagi ASN akan direvisi.

"Selamat malam bapak/ibu Kepala PD, di infokan bhw sesuai arahan Pimpinan mk SE GUB NTT Nomor 025/56/BO2.1 ttg penggunaan pakaian sarung tenun Ikat Daerah NTT dan Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT akan di revisi/disesuaikan dgn amanat PERMENDAGRI nomor 11 Tahun 2020," bunyi pesan WhatsApp itu.

Revisi Surat Edaran sedang diproses oleh Pemprov sehingga diharapkan informasi tersebut didistribusikan ke semua ASN di lingkup Pemprov NTT.

"Surat pemberitahuan resmi ttg penyesuaian ini akan disampaikan pd kesempatan pertama," tulis pesan itu lagi.

Respon Anggota DPRD NTT

Anggota DPRD NTT memberi respon terhadap penghapusan kebijakan menggunakan sarung tenun motif daerah dan seragam pramuka. 

Anggota Komisi V DPRD NTT Yohanes Rumat menyebut kebijakan Pj Gubernur NTT Ody Kalake menghapus pemakaian tenun atau sarung tenun motif daerah bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTT bisa "membunuh" para pengrajin tenunan khas NTT. 

Meski ingin mengembalikan aturan ke yang lebih tinggi, namun kebijakan tersebut justru dinilai akan membuat pelaku UMKM dari sektor tenun ikut terdampak. 

"Tentu kita menghormati, kita mengakui standar nasional itu berlaku seperti sedia kala. Artinya kembali ke aturan sesungguhnya. Hanya sayang kalau terkait dengan kebijakan lokal terkait dengan tenun lokal ditiadakan, sama artinya mematikan usaha para penenun atau UMKM," ungkap Yohanes Rumat, Selasa (12/9/2023). 

Politisi PKB itu ingin agar eksistensi tenunan lokal NTT dari 22 daerah itu tetap ada sebagai ciri khas di Provinsi NTT. Meski demikian, ia mengembalikan kebijakan itu ke Pj Gubernur NTT Ody Kalake.