Jacki Uly Dorong Penambahan Anggaran untuk Program Keadilan Restoratif 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Y. Jacki Uly, M.H, mendorong kementerian/lembaga terkait agar meminta penambahan anggaran untuk program prioritas terkait keadilan restoratif.

“Ini sudah menjadi program yang didengungkan kepada kita di sini bahwa kita sudah mencapai keadilan restoratif di mana itu mengurangi orang untuk dihukum. Bahwa (suatu perkara) kalau bisa, itu diselesaikan asal tidak melanggar aturan yang ada,” kata Jacki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Menurut Jacki Uly, demikian panggilannya, program-program prioritas tersebut membutuhkan penambahan anggaran mengingat adanya kebutuhan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembinaan teknis terkait. Dengan anggaran yang mencukupi, hasil yang maksimal lebih mungkin tercapai.

“Kalau (anggaran) pembinaan teknis ini tidak secara maksimal dicukupi, bagaimana mungkin itu tercapai. Itu pasti sulit tercapai?,” ujarnya Jacki Uly juga menyinggung soal perlunya keselarasan antara hasil penilaian positif terkait anggaran dengan keadaan yang sesungguhnya di kementerian/lembaga tersebut.

Baca juga: Jacki Uly: Perlu Ungkap Kasus Sambo secara Terang

Menurut Jacki, bisa saja lembaga itu mendapat predikat WTP dari BPK, tetapi sesungguhnya di lembaga itu terdapat banyak keluhan terkait pengelolaan anggaran di tingkat bawah.

“Dari MA, masalah realisasi anggaran yang kami baca ini, realisasi anggaran sudah mencapai maksimal dan bahkan ada sisa anggaran. Tetapi membaca temuan BPK yang kami baca di sini, juga banyak temuan yang kami dapati, dibandingkan dengan hasil yang kami dapat selama kunjungan di daerah, keluhan dari PN, maupun PT adalah cukup serius kalau menurut saya. Jadi, mohon dalam mengelola anggaran ini juga perlu diperhatikan ke dalamnya. Kalau saya melihatnya ke situ. Jangan hanya ke luarnya saja,” katanya.

Menurut Jacki Uly, jangan sampai kementerian/lembaga hanya sekadar mampu mengejar predikat WTP. Tetapi terdapat banyak keluhan yang muncul di tingkat bawah kementerian/lembaga itu terkait pengelolaan anggaran.

Terakhir, legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) tersebut mengapresiasi kemampuan penyerapan anggaran ketiga lembaga tersebut yang mencapai angka di atas 95 persen. 

“Baik MA yang 97 persen penyerapan anggarannya, MK sebesar 99 % , dan KY sebesar 96 % , ini mudah-mudahan dibarengi dengan berkurangnya temuan-temuan yang didapat BPK sehingga tidak kita omong besar sekali tetapi temuanya (BPK) jalan terus, sehingga kadang-kadang apa yang kita dapat tidak seimbang dengan apa yang diliat hasilnya di dalam,” ujar Mantan Ketua DPW NasDem NTT tersebut.(*/pol)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS