Pilpres 2024

PDIP Batal Pecat Budiman Sudjatmiko, Pilih Fokus Urus Ganjar Pranowo

PDI Perjuangan ( PDIP ) batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sudjatmiko pada Senin 21 Agustus 2023.

Editor: Alfons Nedabang
Warta Kota.com
Budiman Sudjatmiko 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan ( PDIP ) batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sudjatmiko pada Senin 21 Agustus 2023.

Kepala Sekretariat DPP PDIP, Adi Dharmo mengatakan pihaknya sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan.

"Hari ini PDIP sedang fokus membahas hasil survei Indikator dan Kompas yang menunjukkan kenaikan elektoral Ganjar Pranowo dan terjadi rebound," kata Adi Dharmo dalam keterangannya.

Adi Dharmo menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. "Berbeda dengan trend elektoral Prabowo yang sudah mentok dan menunjukkan tren penurunan," ujarnya.

Dia menjelaskan seluruh partai politik (parpol) pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar Pranowo bersama relawan.

Baca juga: PDIP Siapkan Sanksi untuk Budiman Sudjatmiko Buntut Dukungan Terhadap Prabowo Subianto

"Itu lebih penting sebagai momentum politik bagi pergerakan yang semakin masif untuk Ganjar Pranowo bersama parpol pengusung dan relawan," ucap Adi Dharmo.

Semestinya Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Budiman dipanggil setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas terhadap Budiman.

Menurutnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan status Budiman di partai berlambang banteng moncong putih itu setelah diperiksa.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Bakal Didepak dari PDIP, Masalahnya Satu, Dukung Prabowo Jadi Presiden

Hasto menyebut selama ini partainya selalu kedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan bukan dibajak atau diiming-imingi.

Diketahui, Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8).

Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo di saat dirinya masih menyandang status kader PDIP, parpol yang mengusung Ganjar Pranowo.

Tetap Setia

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan sejauh ini dirinya belum terpikirkan untuk keluar dari PDI Perjuangan (PDIP) dan bergabung dengan Partai Gerindra.

"Saya tidak terpikir pindah, karena saya masih PDIP dan saya masih ada kewajiban. Saya ini merasa bahwa saya PDIP sejati," kata Budiman.

Budiman menegaskan dirinya sudah mengikuti PDI sejak kelas 6 sekolah dasar (SD).

Baca juga: Wawancara Eksklusif Budiman Sudjatmiko: Isu Penculikan 1998 Hanya untuk Keuntungan Politik

"Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDI, saya merasa ikut ajaran Bung Karno sejak SMP secara serius. Jadi secara ideologis PDIP adalah alat perjuangan saya," ujarnya.

Dia menjelaskan dirinya menganggap partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai organisasi ideologisnya. "Bukan sekedar organisasi tempat saya berkarier politik, bukan. Tapi organidasi ideologis," ungkap Budiman.

Budiman menuturkan kalaupun status keanggotaannya dipecat dari PDIP, namun secara ideologisnya masih sama.
"Jadi kalau saya dipecat, paling banter itu hanya akan menghapus status administratif saya sebagai PDIP, tapi ideologi saya sama," tegasnya.

Dia menjelaskan dirinya memiliki pertimbangan membentuk relawan Prabowo-Budiman (Prabu). "Pilihan saya secara politik yaitu pertimbangannya ideologis dan strategis ketika membentuk Prabu kemarin," ungkapnya.

Evaluasi Internal

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kasus Budiman Sudjatmiko perlu menjadi evaluasi bagi PDI Perjuangan. Terkait evaluasi yang disinggungnya, Ujang menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan karena PDIP sejatinya memiliki citra sebagai partai yang solid.

"Tentu ini dijadikan evaluasi bagi PDIP, sesungguhnya ada apa. Karena kalau kita lihat PDIP ini kan dianggap partai yang solid, partai yang kuat, menang pemilu 2 kali berturut-turut, tetapi kok akhir-akhir ini ketika menghadapi pilpres 2024 PDIP mengalami jalan terjal, gesek-geselan termasuk persoalan internal PDIP tersebut," kata Ujang.

Baca juga: Wawancara Eksklusif Budiman Sudjatmiko: Mempersatukan Tugas Sejarah dan Negara di Pemilu 2024

Tak hanya soal Budiman Sudjatmiko, Ujang mengatakan, gesekan internal PDIP serupa juga pernah terjadi. "Salah satunya misalkan dulu pernah Gibran relawannya mendukung Prabowo. Lalu, Effendi Simbolon juga secara pribadi mendukung Prabowo. Dan terakhir Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo," ucap Ujang.

"Nah dalam konteks Budiman Sudjatmiko deklarasi relawan Prabowo ya, relawan Prabowo Budiman di Semarang ya tentu ini sangat merugikan PDIP. Karena bukan hanya persoalan Budiman mendukung Prabowo saja, tetapi persoalan publik akan menuduh bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja, sedang retak, problem atau masalah atau internalnya sedang tidak satu," sambungnya.

Sementara itu, Ujang menilai, Budiman Sudjatmiko tentu memiliki alasan pribadi terkait keputusannya sebagai kader PDIP mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Mungkin saja Budiman tidak sepakat dengan dukungan PDIP terhadap Ganjar sebagai capres. Lalu juga mungkin Budiman sudah lama kecewa. Menjadi anggota DPR juga tidak terpilih ketika itu, lalu juga menjadi menteri juga tidak. Ya pilihannya memang mendukung pihak lain, tetapi memang loyalitasnya dipertanyakan karena dianggap tidak loyal dengan perintah partainya untuk mendukung Ganjar," kata Ujang menduga.

Meski demikian, Ujang tak menampik bahwa Budiman Sudjatmiko memiliki hak politik sebagai warga negara, yang saat ini tengah berhadapan dengan partainya. Ia menduga, PDIP mungkin saja memberikan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap Budiman.

"Tetapi apapun itu saya melihatnya itu hak Budiman yang sedang berhadapan dengan partainya sendiri, yaitu PDIP. Tentu punya konsekuensi, konsekuensi terberat mungkin adalah pemecatan bagi budiman. Tapi kita lihat saja apakah PDIP berani atau tidak terkait dengan itu. Kita tunggu apa dinamika politik selanjutnya terkait Budiman," ucapnya. (tribun network/fer/ibz/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved