Negosiasi Buntu: Tarian Tali Pengikat untuk Membebaskan Pilot Susi Air Kiwi yang Disandera KKB Papua

Enam bulan sejak dia diculik, Mehrtens tetap berada di hutan dengan hidupnya masih dalam keseimbangan, dan ketidakpastian sebagai pendamping yang tidak diinginkan, menyebabkan Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins kembali menyerukan pembebasannya segera.

Kebuntuan yang sedang berlangsung

Meski sedikit informasi tentang proses negosiasi yang didapat dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (Mfat), atau Pemerintah Indonesia, upaya diplomasi intensif telah dilakukan untuk membentuk rencana pembebasan Mehrtens.

Tetapi perjuangan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia berarti diplomasi Selandia Baru penuh dengan kerumitan.

Benih reaksi pemberontakan dimulai pada tahun 1969 ketika ada perlawanan luas terhadap pemerintahan Indonesia di provinsi Papua Barat, yang menyebabkan PBB mengawasi referendum kemerdekaan.

Disebut Tindakan Pilihan Bebas (the Act of Free Choice), itu segera diberi label the Act of No Choice (Tindakan Tidak Ada Pilihan) setelah militer Indonesia memilih 1026 kepala suku dari penduduk asli sebagai satu-satunya orang yang diizinkan untuk memilih kemerdekaan.

Para kepala suku memilih untuk tetap bersama Indonesia, tetapi para jurnalis menemukan bahwa mereka dan keluarga mereka disuap dan diancam untuk tidak memilih kemerdekaan.

Baca juga: Kondisi Terkini Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI: Philip Mehrtens Sehat

Masalah kemerdekaan terus membara sejak itu, dengan sedikit gerakan selain gerilyawan pemberontak yang memiliki sumber daya yang baik dibandingkan dengan 20 tahun lalu.

November lalu, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasu manusia di wilayah tersebut, termasuk meningkatnya kekerasan antara tentara Indonesia dan warga sipil, pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.

Melangkah dengan hati-hati ke tengah konflik, Pemerintah Selandia Baru menyeimbangkan situasi yang sulit.

Tentara Selandia Baru bekerja sama dengan angkatan pertahanan Indonesia dalam pelatihan gabungan perwira dan non-tempur, operasi kemanusiaan dan di forum regional. Ada juga pengaturan formal dengan polisi Indonesia yang memungkinkan kerja sama yang lebih baik antara kedua angkatan.

Dan kemudian ada kepentingan ekonomi, dengan Indonesia, pasar ekspor ketujuh terbesar kami.

Semua itu berarti Pemerintah Selandia Baru akan melangkah dengan hati-hati.

“Pemerintah bekerja sangat keras untuk menjaga keamanan Mehrtens dan membebaskannya, tetapi mereka harus melakukannya dalam batas-batas hubungan yang penting,” kata Dr Chris Wilson, dosen senior bidang politik dan hubungan internasional di University of Auckland.

“Penyanderaan tidak dapat digunakan untuk merusak hubungan bilateral.”