Jadi Ketua Umum Golkar Modal Rp 600 Miliar, Jusuf Kalla Tolak Wacana Munaslub

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menyebut butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin 31 Juli 2023.

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik.

Saat terjun di politik, Jusuf Kalla meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata Jusuf Kalla.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

Baca juga: Airlangga Hartarto Pastikan Tak Ada Munaslub Golkar

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," katanya.

Hal itu kata Jusuf Kalla tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Baca juga: Gonjang Ganjing Partai Golkar: Ketum Airlangga Hartarto Digoyang, Hasil Munas Diminta Evaluasi 

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu Munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar. Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat.

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali. Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu Munaslub.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).