KPK Soroti Pemerintah Daerah di NTT yang Belum Optimal Kelola Penerimaan Pajak Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat 5 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Dian Patra mengatakan secara umum Pemerintah Daerah di NTT belum optimal mengelola Penerimaan Pajak Daerah.

"Dibiarkan begitu saja, padahal celah fiskalnya sempit. Di Sumba, rata-rata 1 sampai 2 persen, di Kupang 7 persen, cuman Manggarai Barat yang dua digit," kata Dian Patra.

Diang Patra mengungkapkan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat ( Mabar ), NTT Jumat 28 Juli 2023.

Dalam kunjungannya, Dian Patria mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan KPK di Manggarai Barat dan NTT pada umumnya.

Baca juga: Menhub Budi Karya Ucap Terima Kasih Usai Diperiksa KPK Selama 10 Jam

Di Manggarai Barat, Dian Parta mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Mabar yang rendah.

"Manggarai Barat adalah wilayah yang secara fiscal, masih sangat bergantung dengan dana dari pusat. Ketergantungan pada dana pusat ini, berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi jika perilaku pejabatnya koruptif. Kondisi itu diperparah dengan PAD yang rendah," ungkapnya dalam kegiatan akselerasi pencegahan korupsi di Labuan Bajo.

Dian mengakui lembaganya akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat demi terwujudnya pejabat yang berintegritas, khususnya di Manggarai Barat.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan, kegiatan bersama KPK dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama, untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Baca juga: Pemda Belu dan Bank NTT Launching Digitalisasi Pajak Daerah Hotel, Restoran dan Retribusi Pasar

"Kegiatan ini sungguh bermartabat, karena kita diingatkan oleh KPK, bagaimana menata dan mengelola pemerintahan dengan berpegang teguh pada proses yang baik, hingga hasil akhirnya membawa dampak yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Bupati Edi mengakui sudah ada pergeseran paradigma, dimana tujuan akhir penyelenggaraan program kegiatan, tidak semata-mata output, tetapi lebih dari itu, bagaimana mewujudkan income, benefit, termasuk impact.

Ia berharap OPD dan lembaga terkait yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memanfaatkan momen itu demi menciptakan pemerintahan yang baik. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS