Pilpres 2024
Sosiolog Beberkan Rencana Anies Baswedan Bila Jadi Presiden: Bakal Ubah Indonesia Bak Jakarta
Sosiolog ini beberkan rencana Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika nantinya terpilih menjadi Presiden Indonesia
Indonesia akan menjadi negara global yang yang maju, damai, adil, demokratis dan tanpa diskriminasi.
"Mayoritas rakyat Indonesia meyakini, jika Anies diberi amanah memimpin Indonesia, maka rakyat di berbagai daerah di Indonesia akan mengalami kemajuan seperti yang dialami DKI Jakarta," ungkap Musni Umar.
Berikut postingan lengkap Musni Umar:
ANIES BASWEDAN AKAN UBAH INDONESIA SEPERTI JAKARTA Dunia usaha wait and see menghadapi pemilu 2024.
Mereka menunggu hasil pemilu 2024, tidak mau melakukan investasi kecuali di pasar modal.
Mereka khawatir ada perubahan pasca pemilu 2024.
Merespon kekhawatiran tersebut, Anies Baswedan, bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, berdasarkan pengalaman selama 5 (lima) tahun memimpin DKI Jakarta, saya yakin tidak akan melakukan kebijakan secara drastis apalagi melakukan politik bumi hangus.
Semua yang baik dan memberi manfaat besar bagi rakyat akan diteruskan dan ditingkatkan.
Sebagai contoh, Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas dan dijalankan Jokowi dan Ahok pada saat memimpin DKI Jakarta, karena dinilai baik dan sangat bermanfaat bagi warga Jakarta, Anies Baswedan tingkatkan dan perluas penerimanya termasuk anak-anak warga DKI yang belajar di sekolah agama dan pesantren yang diberi nama KJP Plus.
Begitu juga Kartu Jakarta Sehat (KJS Plus).
Selain itu, Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang dirintis pembangunannya, jika tidak salah sejak Gubernur Fauzi Bowo sampai Jokowi dan Ahok, Anies Baswedan bangun dengan sangat megah dan berstandar internasional (FIFA) Plus.
TITIK BERAT KEADILAN Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 selalu mengemukakan: jika diberi amanah memimpin Indonesia akan memberi titik perhatian pada pelaksanaan keadilan sosial.
Masalah keadilan sosial, sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi, harus diakui minus dalam pelaksanaannya.
Pada hal masalah keadilan merupakan sila ke-2 dan sila ke-5 dari Pancasila.
Semua undang-undang dan kebijakan serta implementasinya harus selalu mendasarkan teknokratis, kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.