Jokowi Desak Puskesmas Berinovasi dalam Menurunkan Kasus Stunting

BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Platform sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kementerian Agama (Kemenag).

BKKBN tidak akan mempersulit dan menggagalkan orang menikah. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat untuk hamil. Maka BKKBN tentu tidak melarang untuk menikah tetapi akan memberikan masukan dan saran-saran untuk tidak hamil dulu sebelum kesehatannya memenuhi syarat.

BKKBN juga siap untuk berkoordinasi dengan berbagai Kementerian atau Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Beberapa Kementerian dan Lembaga sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu penurunan stunting.

Selain membangun platform bersama, Kemenag siap menurunkan 50.000 penyuluh agama untuk bersinergi dengan BKKBN dalam memberikan edukasi tentang stunting kepada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengelola big data kependudukan, akan berbagi data sebanyak 271 juta penduduk. Dengan begitu, melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui nomor induk kependudukan (NIK). Adapun Kemendagri juga memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan akan menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Selain itu, untuk mendukung BKKBN Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menilai pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga dengan melibatkan organisasi PKK yang memiliki jaringan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan nasional.

Kemendes PDTT turut memprioritaskan percepatan penanganan stunting. Percepatan tersebut dilakukan dengan mengarahkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting di Indonesia.

Terakhir, Dokter Hasto menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencegah lahirnya bayi-bayi stunting di dalam keluarga dengan cara menyiapkan betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah lagi anaknya harus sehat juga.

“Ingat pesan saya jangan terlalu muda untuk hamil kurang dari 20 tahun, jangan terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun dan terlalu sering kurang dari 3 tahun sudah hamil lagi dan terlalu banyak. Pesan kami 2 anak lebih sehat.

(antaranews.com/kominfo.go.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS