Politik Uang Masih Terjadi di Kabupaten Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricardus Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Ketua KPU Lembata Elias Kaluli Making menyebutkan politik uang (money politic) masih marah terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Lembata.

Dalam banyak kesempatan ketika berada bersama masyarakat, Elias juga mendengar cerita dari masyarakat yang terang-terangan menyebutkan kalau politik uang masih marak terjadi.

“Politik uang masih terjadi. Ada serangan fajar dan macam-macam upaya untuk mempengaruhi pemilih. Ini tantangan yang akan kita hadapi dan sudah kita hadapi menuju Pemilu 2024,” ungkap Elias saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Media Gathering Bawaslu Lembata di Mario Cafe, Selasa, 11 Juli 2024.

Media Gathering kali ini mengangkat tema tantangan-tantangan Pemilu 2024 termasuk politik uang (money politic).

Baca juga: Profil Podhi Servasius Caleg Perindo Dapil NTT 1 dan Programnya Membangun Flores, Lembata dan Alor

Peneliti sosial Eman Krova berujar politik uang harus dilawan, tetapi tidak bisa juga disimpulkan bahwa demokrasi harus tanpa uang. Eman menyinggung adagium klasik bahwa uang itu adalah air susu ibu (ASI) dari politik.

“Masalahnya, apakah semuanya harus dikalkulasikan dengan uang. Tentu itu juga tidak benar,” tandas Eman.

Politik uang menurut dia bergantung juga pada variabel sosial dan budaya karena pemberian uang murni tidak memberikan suatu kepastian. Si pemberi uang misalnya tidak juga bisa serta merta mempengaruhi suara konstituen, seperti ungkapan, ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya.’

“Pada saat memberikan uang (kepada konstituen), itu tidak meyakinkan dia kalau konstituen akan mengubah keputusannya dalam pemilihan makanya dia meminjam variabel-variabel sosial dan budaya,” papar Eman.

Dia memberi contoh yang menunjukkan bagaimana modus politik uang itu berkembang hingga saat ini. Misalnya, daripada memberikan uang tunai secara langsung kepada konstituen, politisi cenderung memberikan sumbangan ke rumah ibadah dengan harapan ada ikatan antara pemberi dan penerima manfaat.

Contoh lainnya, seorang politisi juga biasanya menyertakan uang dan barang-barang material lainnya seperti sirih pinang atau rokok. Ini yang Eman maksudkan variabel budaya dan sosial dipakai dalam politik uang.

Dampaknya definisi politik uang juga berkembang. Dari awalnya politik uang adalah sekadar pembelian suara menjadi pemberian hal-hal pribadi dengan harapan ada ikatan sosial antara pemberi uang dan penerima uang.

Baca juga: Sukacita Ratusan Alumni Ikut Perayaan Setengah Abad Yayasan Kawula Karya di Lembata

Lebih jauh, dinamika politik uang juga ikut berkembang modusnya menjadi pelayanan atau aktivitas. Para politisi biasanya mengadakan konser atau pertandingan sepak bola. Akan tetapi, motivasinya tetap sama yakni menciptakan ikatan sosial antara politisi dan penerima manfaat.

“Dari pemberian individu, politik uang berkembang menjadi aktivitas kelompok. Lalu sekarang berkembang lagi menjadi proyek-proyek yang menonjolkan politisi supaya masyarakat punya kenangan kolektif atas jasa politisi terhadap proyek tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Eman mendasarkan pemilu dengan argumentasi dasar bahwa pemilu adalah suatu kontrak sosial dari suatu kesadaran moral dari situasi yang tidak teratur atau kondisi asali menjadi kondisi yang teratur.

Jadi, kalau pemilu itu menghasilkan perpecahan atau situasi yang tidak teratur maka pemilu gagal menghasilkan manusia yang lebih beradab.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS