Berita NTT
Pemda Manggarai Timur Tetapkan Kebijakan dan Aksi Strategis Hadapi Dampak Perubahan Iklim
Pembangunan berketahanan iklim ditujukan sebagai rujukan bagi para pihak dalam melaksanakan rencana pembangunan nasional dan daerah.
POS-KUPANG.COM - Pembangunan berketahanan iklim merupakan satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Hal ini merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga pembangunan berketahanan iklim ditujukan sebagai rujukan bagi para pihak dalam melaksanakan rencana pembangunan nasional dan daerah.
Demikian disampaikan Remigius Gonza Tombor, Kepada Bappedalitbangda Kabupaten Manggarai Timur ketika menyampaikan kata sambutan untuk membuka pertemuan Konsultasi Publik Dan Dengar Pendapat Untuk Regulasi Tertentu dan Rencana Aksi Berketahahanan Iklim, pada Rabu (12/7/2023).
Pertemuan konsultasi yang berlangsung di Aula Bappelitbangda Manggarai Timur itu menghadirkan dua narasumber, yaitu, Boni Hasudungan, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Hamdan Nurdin, Senior Climate Forecaster, BMKG Kupang.
Baca juga: Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Pengelolaan DAS Pada Wilayah Semi Ringkai
Baca juga: Atasi Masalah Perubahan Iklim di NTT, ICRAF Gandeng Bappelitbangda NTT Gelar Lokakarya
Baca juga: Hampir Dua Tahun Tanaman Pisang di Manggarai Timur Diserang Penyakit Layu Darah
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Boni Hasudungan berbicara tentang apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terkait upaya mengatasi dampak dari Perubahan Iklim dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim konteks Manggarai Timur.
Sementara itu Hamdan Nurdin menjelaskan tentang fenomena perubahan iklim yang sudah sedang berlangsung di NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur.
Pertemuan ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Bappedalitbangda Kabupaten Manggarai Timur atas dukungan dari Yayasan Ayo Indonesia melalui program VICRAnya.
Remigius Gonza Tombor mengaatakan, dalam menyikapi situasi perubahan ikilm yang sedang berlangsung saat ini dan berdampak pada beberapa sektor, khususnya, petanian, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan beberapa aksi strategis dalam kebijakan pembangunan.
Aksi strategis itu antara lain, penguatan ketahanan masyarakat pedesaan yang rentan terhadap perubahan Iklim, penguatan kapasitas institusi di dalam mengintegrasikan ketahanan iklim dalam pembangunan berkelanjutan di daerah serta pelembagaan dialog antar pihak yang berkepentingan dalam wadah Kelompok Kerja Perubahan Iklim.
Selain itu, ada pelatihan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan ketahanan iklim, pengintegrasian ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dalam rencana kerja pembangunan daerah, dan pengembangan sistem informasi resiko perubahan iklim berbasis masyarakat pada kelompok masyarakat untuk merubah sistem usaha tani susbsistem kepada praktek yang lebih fleksibel di dalam merespon kondisi iklim yang ekstrim.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, ujarnya, berkomitmen kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Salah satu buktinya adalah terbentuknya Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang telah bekerja merumuskan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi cepat mengatasi dampak perubahan iklim dalam kerangka kerja kolaborasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, LSM dan Kelompok Tani.
Lebih jauh dia menjelaskan, bila mengacu pada proses Penetapan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang didasarkan Pada Hasil Analisis Risiko Iklim sesuai Permen LHK No. 33 Tahun 2016, tentunya masih terdapat sejumlah tahapan serta proses analisis yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Salah satunya, kata dia, adalah ketersediaan data tingkat kerentanan terhadap resiko iklim setiap desa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
Sementara, pada kenyataanya, data tersebut masih belum cukup lengkap untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur. ia berharap terkait hal itu dapat diperoleh informasi secara detail dari pihak BMKG.
Baca juga: Bangun Kesadaran Perubahan Iklim, Komunitas Anak Muda di Kota Kupang Nobar Film Climate Witness
Baca juga: Respon Isu Perubahan Iklim, Taman Baca Anjelas Lakukan Penghijauan
Meskipun demikian kondisinya, Gonza mrngatakan, Tim Pokja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Manggarai Timur, mengacu kepada data sekuder dan informasi yang terbatas, telah menyusun Aksi Cepat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang sudah di breakdown ke dalam Rencana Program Kegiatan dan Sub-kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah Teknis terkait.
Melalui kegiatan Konsultasi Publik itu, diharapkan akan diperoleh masukan untuk memperkaya dan menyempurnakan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Boni Hasudungan selaku Ketua POKJA Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam paparannya mengatakan Pemerintah telah melakukan berbgai upaya dalam konteks besarnya dan serta membuat perencanaan.
"Perubahan Iklim telah kita rasakan saat ini, jarang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Musim hujan berkepanjangan demikian juga musim kemarau, itulah perubahan iklim," kata dia.
Menurutnya, apabila masyarakat tidak mengatisipasinya dengan tindakan adaptasi dan mitigasi, maka tidak menutup kemungkinan hasil pertanian berkurang, demikian juga cengkeh dan kopi tidak berbuah.
Hasil kopi Manggarai TImur, tuturnya, terus menurun. Bahkan ada pedagang kopi yang mengatakan bahwa dia mendapatkan kopi dari Jawa karena potensi terjadinya bencana sangat tinggi dan kemiskinan ekstrim akan meningkat sebagai dampak dari perubahan iklim.
Ia mengatakan, visi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah mewujudkan Manggarai Timur yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya (MATIM SEBER). Sementara salah satu misinya, yaitu, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan.
Misi itu dilakukan melalui upaya pencegahan/mitigasi, penanganan kondisi darurat dan penanggulangan dampak perubahan iklim, penguatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dan perkuatan ekonomi berkelanjutan.
Boni menjelaskan pemerintah telah memberi perhatian pada upaya penanggulangan dampak perubahan iklim di sektor pertanian pangan, melalui penguatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan.
Program kegiatanya, kata dia, antara lain, integrasi pangan (Penanaman Sorgum), rehabilitasi irigasi (RJIT), pembangunan embung, sekolah lapang/pelatihan petani, penguatan kelompok tani, pengadaan alsintan, penyediaan benih padi bersertifikat.
Selain itu ada pembangunan UPH sorgum, pengembangan padi kaya gizi dan padi hibrida, pengembangan jagung komposit, peningkatan dan pengembangan pangan lokal, serta Pemanfaatan Pekarangan Rumah (P2L).
Sedangkan terkait perkuatan ekonomi berkelanjutan, ungkap Boni, yang telah dan akan dilakukan ke depan adalah pelatihan pengolahan produk pangan, bantuan peralatan, fasilitasi ijin usaha, fasilitasi ditribusi pupuk berdasarkan RDKK dan pengawalan dana desa untuk adaptasi perubahan iklim.
"Aksi-aksi ini tentu akan tetap dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Cepat yang telah disusun oleh POKJA Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Manggarai Timur," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Hamdan Nurdin mengingatkan kembali peserta bahwa perubahan iklim sedang berlangsung dan akan terus terjadi di masa depan beriring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan gaya hidup yang kemudian menjadi trigger utama dari perubahan iklim di NTT.
Wilayah Manggarai Timur, kata Hamdan, menjadi salah satu wilayah kajian adanya perubahan iklim tersebut ditandai dengan adanya perubahan pola musim (hujan/kemarau) dimana pada kondisi normal musim hujan (mh) di Manggarai Timur selama periode 30 tahunan (1991-2020) awal musim hujan terjadi pada oktober awal hingga pertengahan Oktober.
Namun berbeda dengan 3 tahun terakhir dimana kondisi awal musim hujan di Manggarai Timur mundur 1 hingga 2 dasarian atau terjadi di akhir Oktober hingga awal November.
Hal ini juga berdasarkan data hujan yang terback-up oleh alat yang hanya tersebar di wilayah Manggarai Timur bagian barat karena belum semua wilayah Mangarai Timur terback-up atau dengan kata lain masih kurangnya sebaran alat pengamatan iklim.
Oleh karena itu, menyikapi kondisi ini maka perlu adanya kolaborasi lintas sektoral antara lembaga pemerintah dan NGO serta masyarakat, tidak boleh ada ego sektoral untuk melakukan kerja bersama bukan kerjasama lagi, seperti peningkatan kapasitas masyarakat kita dalam memahami kondisi iklim sekarang dan membaca iklim masa depan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan hidup di masa yang akan datang.
Yosep Ronaldi, petani muda yang bergabung dalam wadah Local Champion Momang Lino Desa Colol pada kesempatan memberikan input terhadap rancangan rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Cepat menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong orang muda untuk menjadi petani.
BMKG bekerjasama dengan petani terkait edukasi iklim agar cerdas dalam bertani, misalnya melalui sekolah lapangan iklim sehingga petani muda mampu beradaptasi dengan menyesuaikan sistem tanam atau tehnik budidaya pertanian dengan kondisi iklim atau cuaca yang berubah.
Pada sesi pembahasan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada bidang pertanian para peserta yang, terdiri dari utusan Organisasi Perangkat Daerah terkait, LSM, Perguruan Tinggi, Kelompo Tani Milenial dan Kelompok Wanita Tani sepakat dengan rancangan rencana aksi yang isinya, antara lain ; Penanggulangan hama menggunakan agensia pengendali hayati, Integrasi/keanekaragaman Pangan (Penanaman Sorgum), Rehabilitasi Irigasi (RJIT), Pembangunan Embung, Sekolah Lapang/Pelatihan Petani, Penguatan Kelompok Tani, Pengadaan Alsintan, Penyediaan Benih Padi Bersertifikat, Pembangunan UPH/ Unit Pengelolahan Pupuk Organik, Pengembangan Padi Kaya Gizi dan Padi Hibrida Dan Pengembangan Jagung Komposit. (*)
Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.