Berita Nasional
Gonjang Ganjing Partai Golkar: Ketum Airlangga Hartarto Digoyang, Hasil Munas Diminta Evaluasi
Mereka mendorong hasil Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden untuk dievaluasi.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gonjang ganjing kembali menerpa tubuh Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu kini dihantui isu perpecahan. Kursi ketua umum Partai Golkar yang diduduki Airlangga Hartarto pun mulai digoyang internal.
Adalah Dewan Pakar Partai Golkar yang menyulut bara. Mereka mendorong hasil Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk segera dievaluasi.
Adapun alasannya terkait gamangnya Golkar menentukan sikap politik menjelang Pilpres 2024. Kepemimpinanan Ketum Airlangga Hartarto dinilai tak leluasa menentukan sikap politik, senyatanya dia didapuk jadi Bacapres oleh Munas 2019.
Desakan Munaslub yang mewarnai isu kemelut di internal Golkar itu berembus kencang setelah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memimpin rapat pleno ke-VIII di kediamannya, Minggu (9/7/2023).
Baca juga: Airlangga Hartarto Digoyang Isu Kudeta, Dewan Pakar Golkar Wacanakan Munaslub
Baca juga: Ujang Komaruddin Beri Usul ke Airlangga, Golkar Sebaiknya Berkoalisi di Poros Prabowo Subianto
Rapat pleno Dewan Pakar tersebut, menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, adalah dalam rangka menyusun rekomendasi agar hasil Munas 2019 dibatalkan.
"Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar," ujar Ridwan dikutip Kompas.com, Senin (11/7/2023).
Evaluasi hasil Munas 2019, kata dia, mesti dilakukan karena saat ini partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024.
Maka dari itu, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.
Mekanisme tersebut bisa saja ditempuh melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar. Pihaknya pun membuka kemungkinan bahwa Munaslub juga bisa mengarah pada pergantian posisi ketua umum Golkar.
"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya endak sebut nama, nah itu bisa juga," ucap dia.
Dewan Pakar Partai Golkar akhirnya mengumumkan tiga rekomendasi hasil rapat pleno itu. Dewan pakar merekomendasikan kepada Golkar untuk segera membentuk poros koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan diri sebagai bacapres 2024.
Namun demikian, Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni, tidak ada arahan menggelar munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.
"Benar," ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (11/7/2023).
Baca juga: NTT Memilih, Golkar Apresiasi Orias Petrus Moedak Maju Gubernur NTT
Baca juga: Partai Golkar NTT Menanti Keputusan MK Terkait Sistem Pemilu 2024
Berdasarkan surat ini, rekomendasi diberikan semata-mata untuk menegakkan wibawa, penyelamatan, dan perjuangan membesarkan Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Adapun tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar terdiri dari:
1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki "kendaraan politik" dalam pencapresan.
Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Di sisi lain, Airlangga dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama menampik kabar adanya dorongan untuk menggelar munaslub. Keduanya tampak kompak kendati pernah bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Munas 2019.
Airlangga menyatakan bahwa rapat dewan pakar tak membahas soal dorongan untuk menggelar munaslub dan melengserkannya.
"Enggak ada, agendanya bukan itu, enggak ada itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Sementara itu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Bamsoet enggan berkomentar banyak terkait rencana dewan pakar ini. Ia hanya menegaskan sikapnya sama dengan Airlangga, yaitu menampik adanya kabar perpecahan di internal Golkar.
"Saya senada dengan Pak Airlangga (tidak ada rencana munas),” tegas dia.
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa semua kader Golkar setia di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyatakan semua kader tetap mendukung Menko Bidang Perekonomian itu untuk maju sebagai capres.
"Seluruh elemen Golkar tetap solid dan setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave kepada Kompas.com, Senin.
Dave mengklaim, situasi tersebut membuat kader Golkar solid dan tak ada ruang terjadinya perpecahan internal.
"Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub,” ungkap dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar dalam konfigurasi koalisi jelang Pilpres 2024.
Ketidakjelasan posisi tersebut dimanfaat sebagai celah untuk mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar.
"Jelas, manuver itu merupakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Airlangga yang dinilai belum bisa menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam pembentukan koalisi, sebagaimana yang dijanjikan dalam Munas Golkar sebelumnya," ujar Umam kepada Kompas.com, Selasa.
Menurut, nilai tawar Golkar saat ini dalam posisi anjlok usai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar.
"Hal itu menjadi peluang emas bagi elemen kekuatan lain di internal Golkar untuk mendegradasi dan menggergaji legitimasi kepemimpinan Airlangga," tegas dia. (*)
Berita ini telah tayang di Kompas.com
Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.