Demokrat Tolak Rencana Prabowo Subianto Beli Pesawat Bekas dari Qatar: Dulu Pernah Ditolak SBY

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI, menolak rencana Prabowo Subianto membeli pesawat tempur dari Qatar. Selain ketinggalan zaman juga berbiaya tinggi.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
TOLAK RENCANA PRABOWO – Partai Demokrat menolak rencana Prabowo Subianto membeli jet tempur bekas dari Qatar dengan harga yang fantastis, Rp 11,8 triliun. Padahal dulu jet tempur itu pernah ditolak di era Presiden SBY. 

POS-KUPANG.COM – Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI, menolak rencana Prabowo Subianto membeli pesawat tempur dari Qatar. Sebab pesawat tersebut selain ketinggalan zaman, juga biaya pemeliharaan dan perawatan yang tinggi karena merupakan pesawat bekas.

“Pesawat tempur yang mau dibeli itu adalah pesawat bekas dan dengan tekonologi yang ketinggalan zaman. Jadi sebaiknya rencana pembeliannya dibatalkan,” kata Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat.

Ia mengatakan hal tersebut merespon permintaan Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI untuk membeli 12 jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar dengan harga fantastis, mencapai Rp 11,8 triliun.

Dikatakannya, sikap Partai Demokrat menolak permintaan itu karena pertimbangan yang sangat relevan. Bahwa jet tempur itu sudah tua sehingga tidak optimal lagi bila digunalan untuk menjaga wilayah udara Indonesia.

Menurut Syarief Hasan, dulu rencana hibah jet tempur itu ditolak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun ironisnya mengapa Pemerintah Jokowi malah berniat membelinya dengan harga yang fantastis.

“Dalam banyak kesempatan, saya telah berulang kali menegaskan perlunya evaluasi kritis atas rencana pembelian Mirage 2000-5. Kebijakan ini hanya akan menjadi beban keuangan negara di masa depan.”

Baca juga: Prabowo Subianto Mandikan Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma

“Biaya pemeliharaan dan perawatan adalah komponen yang juga mesti dipertimbangkan, selain memang teknologi pesawat ini telah ketinggalan zaman," kata Syarief Hasan, Sabtu 8 Juli 2023.

Menurut dia, karakteristik ruang udara Indonesia yang sangat luas, membutuhkan pesawat yang baru dan bertahan lama. Jadi seharusnya Indonesia membeli pesawat baru opsi yang paling utama.

"Saya kira membeli pesawat baru tetap opsi kebijakan yang lebih baik, ketimbang membeli pesawat bekas,” kata politisi senior Partai Demokrat ini.

Dikatakannya, rencana anggaran yang akan digunakan untuk membeli Mirage 2000-5, sebaiknya dialihkan untuk pembelian pesawat baru atau dialihkan untuk perawatan alutsista pesawat tempur yang telah ada. 

Apalagi, Mirage 2000-5 ini dikirimkan 24 bulan setelah kontrak yang disepakati pada 31 Januari 2023. Ini hanya selisih 1 tahun dengan kedatangan jet tempur Rafale yang diperkirakan sampai Indonesia pada 2026. 

"Dunia memang tengah dilanda situasi geopolitik yang tidak berkepastian, namun pilihannya bukan dengan membeli pesawat bekas. Apa artinya punya alutsista bekas dengan kemampuannya lemah," ungkapnya.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menganggap meskipun dunia sedang menegang, namun potensi terjadinya invasi atau perang dalam skala global sangat kecil kemungkinannya

"Tidak ada urgensi pengadaan alutsista bekas dengan menggelontorkan sejumlah besar uang negara. Kita mestinya mempertimbangkan faktor keberlanjutan, alutsista yang berusia lama dan tua dapat dipastikan pemeliharaan dan perawatan yang sangat tinggi dan tidak efektif," ungkapnya.

“Kapasitas fiskal yang terbatas, harus digunakan seefisien mungkin. Selain opsi pembelian alutsista baru, yang juga penting adalah peningkatan kapasitas alutsista yang ada. Kita harus menjamin angkatan perang kita siap sedia menghadapi ancaman perang," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved