Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat: NTT Bisa Jadi Model Pengentasan Stunting

POS-KUPANG.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mengatakan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pengentasan stunting.

“Keberhasilan pemanfaatan daun kelor untuk mengatasi stunting di NTT harus diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia,” tegasnya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan perwakilan 1.000 Days Fund, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada penanganan stunting, di kediaman resminya.

Menurutnya, keberhasilan pengentasan stunting di satu daerah harus direplikasi di daerah lain. Partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan untuk percepatan pengentasan stunting di berbagai daerah.

Meski demikian, upaya tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tegasnya.

Lebih lanjut Moerdijat mengatakan, peran aktif pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan makanan seimbang sejak dini.

Ia berharap, keterlibatan berbagai pihak akan mendukung terbentuknya kader-kader di daerah yang dapat membantu warga di lingkungannya terbebas dari ancaman stunting.

Upaya pengentasan stunting harus menjadi gerakan nasional untuk memastikan anak bangsa menjadi tangguh, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan masa depan, tambahnya.

Dalam pertemuan Jumat itu, tim 1.000 Days Fund berbagi pengalaman mendirikan beberapa pusat stunting unggulan di sejumlah kabupaten di NTT.

Prevalensi stunting di Indonesia turun 2,8 poin persentase menjadi 21,6 persen pada 2022 dari 24,4 persen pada 2021, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024.

Sebelumnya, berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 sebesar 37,8 persen. Angka tersebut menjadikan Provinsi NTT sebagai penyumbang tertinggi anak stunting di Indonesia.

Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem sendiri, Provinsi NTT memiliki 5 kabupaten prioritas dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebesar 89.410 KK. Jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten, yakni Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.

Menurut Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya terkait dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Yaitu kurangnya kesadaran dari keluarga stunting serta masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunia (BLT).

“(Bantuan ke) masyarakat cenderung dibelanjakan ke barang yang sifatnya destruktif, seperti membeli rokok,” ujarnya saat Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Esktrem Menko PMK untuk Provinsi NTT secara daring pada Selasa 24 Januari 2023.