Mahfud MD Sikapi Investigasi terhadap Polemik Ponpes Al Zaytun 

POS-KUPANG.COM - Menteri Koordinatos Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam RI Mahfud MD merespon polemik di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu.

Mahfud mengaku masih mempelajari polemik di Al Zaytun sehingga enggan menyampaikan banyak pandangan. Apalagi saat ini, proses investigasi terhadap Al Zaytun sedang berlangsung.

Menurut dia, terkait pelanggaran pelanggaran di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu harus didalami lebih jeli. Apalagi, kata dia, polemik yang terjadi merupakan sebuah fenomena baru yang dihadapi. 

Baca juga: Besok 10.000 Orang Akan Demo Ponpes Al Zaytun Indramayu, Polisi Siap Amankan Aksi  

"Kita gak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas.com, Kamis (22/6/2023).

"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami," ujarnya.

Mahfud juga tak ingin cepat menyimpulkan polemik di Al Zaytun kendati gelombang protes terus berdatangan termasuk dari MUI Indramayu.

"Kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu kemenag. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," jelas Mahfud MD. 

Baca juga: Pemkab Indramayu Segel Galangan Kapal Milik Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang  

Seperti diberitakan, Tim investigasi dalam kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan memanggil Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes.

Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung Jumat (22/6/2023) besok di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

"(Pemanggilan) besok di Gedung Sate. Undangannya sekarang diantar langsung oleh MUI Jabar," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (22/6/2023).

Iip menuturkan ada delapan fakta awal yang akan dikonfirmasi langsung oleh tim gabungan kepada Panji Gumilang.

Adapun delapan fakta atau pernyataan kontroversial tersebut antara lain, praktik shalat idulfitri 1444 hijriah yang dipandang tak lazim, Al Zaytun menganut mazhab Ahmad Soekarno, menyatakan Al Quran merupakan karangan Nabi Muhammad, taubat zinah dengan membayar uang, merubah salam dan menyanyi lagu yahudi, menyebutkan tanah suci adalah Indonesia, wanita boleh jadi imam dan khatib shalat, dan masjid tempatnya orang frustasi, kikir dan kecewa.

"Kami sekarang sedang mengklarifikasi vidio tersebut dengan tim saber hoaks," kata Iip.

Menurut Iip, hasil pemeriksaan nantinya akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sementara urusan kelangsungan pendidikan ada di wilayah Kementrian Agama.

"Fatwa (dari MUI) itu lah nanti pintu masuk APH Untuk mendalam dan detail," jelasnya. (*)

Berita ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS