Presiden Jokowi Beberkan Fakta: Banyak Uang Negara Ternyata Habis di Perjalanan Dinas dan Rapat

POS-KUPANG.COM - Selama ini banyak uang negara habis di perjalanan dinas dan rapat. Fakta ini diketahui setelah Presiden Jokowi memantau penggunaan anggaran pemerintah di kabupaten/kota se-Indonesia.

Atas fakta tersebut, Kepala Negara juga langsung menegur fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ). Pasalnya 80 persen anggaran habis untuk rapat dan perjalanan dinas.

Teguran Presiden Jokowi tersebut disampaikannya saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang berlangsung Rabu 14 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ia senantiasa memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Dari pantauannya tersebut diketahui bahwa banyak uang rakyat yang terbuang-buang hanyja untuk perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat.

Misalnya saja kata Jokowi, di salah satu Kabupaten ia melihat ada anggaran sebesar Rp 1 Miliar yang digunakan untuk pembangunan balai penyuluhan pertanian.

"Saya lhiat lagi di sebuah kabupaten pembangunan balai penyuluh pertanian ini jelas loh pembangunan balai, di BPKP ngerti semua ini," kata Jokowi seperti dikutip Youtube Sekretariat Presiden.

Lebih gregetnya lagi, kata Presiden Jokowi, ia juga tak habis pikir kalau dari anggaran Rp 1 Miliar tersebut, sebanyak Rp 734 juta habis hanya untuk honor rapat dan biaya-biaya perjalanan dinas.

Itu artinya ,kata presiden Jokowi, sebanyak 80 persen uang rakyat, lari dan dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas para pejabat di daerah.

Dengan demikian hanya 20 persen saja anggaran yang dipergunakan untuk hal-hal yang produktif.

Atas ketimpangan tersebut, Presiden Jokowi meminta BPKP untuk mengawasi sungguh-sungguh penggunaan anggaran yang dikucurkan ke daerah-daerah. Uang itu harus digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.

Presiden Jokowi juga yakin kalau pemerintah pusat hingga kabupaten/kota masih memiliki rasa takut dan segan terhadap BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ).

Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain apabila ingin maju.

Maka apabila ingin menjadi negara maju, orientasi kita harus mengacu pada hasil.

Ia juga mencontohkan sampai saat ini kemiskinan di daerah tinggi namun anggaran perlindungan sosial masih kurang dari 1 persen.

Baca juga: Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Akan Diumumkan Presiden Jokowi 16 Agustus 2023

Padahal seharusnya hal itu yang diprioritaskan lebih dahulu.

"Kita tahu masih banyak kemiskinan daerah tinggi tapi anggaran perlindungan sosial kurang dari 1 persen meskinya itu diprioritaskan dulu," bebernya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.COm di GOOGLE NEWS