BPKP NTT Kontribusi Rp 35 Triliun Keuangan Negara pada Triwulan 1 Tahun 2023

POS-KUPANG.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( BPKP NTT ) berhasil memberi kontribusi sebesar Rp 35 triliun pada keuangan negara selama triwulan 1 tahun 2023. 

Kontribusi tersebut uang sebesar Rp 35,89 triliun merupakan nilai total penghematan, penyelamatan, dan potensi peningkatan keuangan negara/daerah dalam tugas pengawasan BPKP. 

Kepala BPKP NTT, Sofyan Antonius mengatakan, hal itu merupakan bagian dari komitmen BPKP untuk mengawal seluruh aspek keuangan dan pembangunan hingga usia yang ke-40 tahun ini.  

"Kehadiran BPKP secara konsisten memberikan nilai dan manfaat kepada stakeholders utamanya, yang mana dalam hal ini terlihat dari luasnya area strategis nasional yang dikawal akuntabilitasnya," ujar Sofyan Antonius dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM.

Baca juga: BPKP NTT Goes To Campus Ajak Mahasiswa Undana Kawal Akuntabilitas Pembangunan Daerah

Ia mengatakan, sebelumnya pada 2022 yang lalu, kontribusi BPKP pada keuangan negara juga mencapai angka yang fantastis yaitu Rp 117,83 triliun.

Menurut Saofyan Antonius, manfaat nyata yang dihasilkan BPKP tentu diikuti dengan semakin meningkatnya kepercayaan dan ekspektasi para pemangku kepentingan utama kepada BPKP. Ini juga merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan manfaat dari keberadaan BPKP di Indonesia.

"Memperoleh kepercayaan bukanlah hal yang mudah, namun menjaga kepercayaan merupakan hal yang jauh lebih sulit. Tugas insan BPKP saat ini adalah menjaga sebaik-baiknya kepercayaan yang telah diberikan para pemangku kepentingan dengan menghasilkan pengawasan yang berkualitas," tegas dia. 

Sumber daya BPKP, kata dia, harus terus diarahkan untuk mengawal area strategis, baik pada level nasional maupun daerah. Pada area strategis itulah BPKP harus fokus terhadap energi, bukan pada hal-hal yang menghabiskan sumber daya namun tidak menghasilkan manfaat optimal kepada pemangku kepentingan.

Baca juga: BPKP NTT Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Belu

Selain itu, BPKP juga harus terus memastikan pengawalan akuntabilitas dilaksanakan dengan kualitas terbaik sehingga akan menciptakan value yang berharga untuk para pemangku kepentingan BPKP.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPKP akan senantiasa melakukan upaya seperti, terus membangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja, memastikan penjaminan mutu hasil pengawasan optimal dijalankan serta terus menerus mengembangkan inovasi pengawasan.

Dengan demikian BPKP akan tetap menjadi suar pengawalan akuntabilitas di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Perwakilan BPKP NTT.

"BPKP harus terus menjadi harapan bagi Instansi Pemerintah sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan terkait akuntabilitas," lanjut Sofyan Antonius.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara, BPKP tetap optimis dapat memenuhi ekspektasi akan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Indonesia.

Sementara itu, ia juga mengatakan, peringatan HUT BPKP NTT tahun 2023 dipusatkan di halaman gedung kantor Perwakilan BPKP NTT. Peringatan ulang tahun ke-40 BPKP ini mengusung tema “Pengawasan Adaptif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.

Baca juga: BPKP NTT Goes to Campus Ajak Mahasiswa Undana Kawal Akuntabilitas Pembangunan Daerah

Selain upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-40 BPKP, juga dilaksanakan berbagai kegiatan lainnya seperti  BPKP Goes to Campus Universitas UNDANA yang dihadiri lebih dari 200 peserta mahasiswa dari berbagai bidang studi dan dosen, serta perlombaan olah raga dan seni yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun lingkup Perwakilan BPKP.