Relawan Ganjar Pranowo Tuding Anies Sebar Berita Bohong, Sebut Kritikan ke Jokowi Tidak Valid

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies bukan data pembangunan jalan baru.

Sebab, data tersebut merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy, Rabu 24 Mei 2023 dikutip Kompas.com.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan bahwa sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY.

Namun pada era SBY, jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru. Jadi penambahan jalan nasional di era SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional. Penambahan ruas jalan itu bukan hasil pembangunan tetapi dari perubahan status jalan," katanya.

Begini Data PUPR

Apabila merujuk data PUPR, jalan nasional non-tol pada kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.

Pada Desember 2014, tercatat jalan nasional non-tol menjadi 38.570 kilometer.

Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah sekira 3.941 kilometer.

Selanjutnya, Kementerian PUPR mencatat panjang jalan nasional non-tol hingga akhir 2021 mencapai 46.965 kilometer.

Dikutip dari TribunJakarta.com, hal ini menunjukkan jalan nasional non-tol yang dibangun di era Presiden Jokowi bertambah hingga 8.395 kilometer.

Data Kementerian PUPR menunjukkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi lebih masif dibandingkan zaman SBY.

Meski demikian, pernyataan Anies tak sepenuhnya salah.

Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hal berbeda dibandingkan data Kementerian PUPR.