Jokowi Ingin Satukan Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan simulasi pasangan capres dan cawapres itu nantinya ditawarkan kepada seluruh DPD Projo di 38 Provinsi di Indonesia.

Baca juga: Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi: Ganjar-Prabowo Ide Bagus, Tapi Real Politik Sulit Terwujud

Adapun, simulasi capres-cawapres itu adalah Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga, Ganjar-Prabowo, Ganjar-Airlangga, Airlangga-Sandiaga, Airlangga-Mahfud, Prabowo-Sandiaga, Ganjar-Sandiaga, Prabowo-Mahfud dan Ganjar-Mahfud.

Hal itu disampaikan Budi Arie dalam konferensi pers bertajuk 'Langkah Politik Projo Paska Musra' di kantor DPP PROJO, Pancoran, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023.

"Jadi ada 10 simulasi capres-cawapres yang akan kita tawarkan ke teman-teman daerah untuk kita diskusikan dan kita putuskan bersama di mana yang paling pas untuk negara," kata Budi Arie.

Menurut Budi, DPP Projo akan menawarkan simulasi pasangan capres dan cawapres itu pada saat konferensi daerah (Konferda).

Selanjutnya, dari hasil Konferda akan mengerucut ke satu pasangan calon (paslon) yang akan ditentukan pada rapat kerja nasional (Rakernas) VI pada September 2023, mendatang.

Sementara, Budi menyebut bahwa capres-cawapres yang masuk kedalam simulasi ini harus telah diskusikan di internal DPP Projo.

Selain itu, dia mengatakan bahwa para capres-cawapres yang akan diumumkan oleh DPP Projo ini harus bisa membaca tantangan tantangan zaman 2024-2029 menuju negara maju, Berdaulat, adil dan makmur.

Baca juga: Tanggapi Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Projo: Sah-sah Saja, Tapi Rakyat Menentukan

Hal pertama yang menjadi sorotan yakni ketidakpastian global yang mengarah kepada fragmentasi geoekonomi, tidak hanya sebatasa blok perdagangan namun juga mata uang pembayaran (Blok Dollar, Blok Yuan)

Lalu, sejak 2020, semangat persatuan jauh meningkat serta pemulihan ekonomi dan lompatan kemajuan ekonomi akan berhasil jika program-program kerakyatan berhasil menjaga dan mendongkrak daya beli masysrakat.

"Keberlanjutan pemerintahan kerakyatan adalah modal menjadi negara maju. Agenda pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, bukan dengan memotong kepentingan-kepentingan rakyat," ucap Budi.

Sementara, Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus menyebut, adapun dalam Konferda Projo juga membawa agenda perjuangan rakyat 2024-2029 serta kontrak sosial menjamin pemerintahan kerakyatan.

Agenda Kebangsaan yang dibawa yakni;

1. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Dasar Rakyat: Pendidikan, Kesehatan, Penghidupan
2. Persatuan Nasional dan Keutuhan NKRI , Kebhinekaan, Cegah Intoleransi.
3. Pemerintahan Bersih dan Pemajuan Tata Kelola Pemerintahan
4. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan
5. Pemajuan Kebudayaan Nasional
6. Perlindungan Terhadap Martabat Manusia
7. Teknologi Untuk Rakyat

Baca juga: Prabowo Merasa Jadi Muda Usai Dideklarasikan Jadi Calon Presiden Oleh Relawan Jokowi Mania

Kemudian, program priorotas yang juga dibawa dalam Konferda Projo adalah;