Effendy Choirie: Anies Baswedan Tak akan Lanjutkan Program Jokowi Kalau Itu Buruk

POS-KUPANG.COM - Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi kalau itu buruk bagi rakyat dan negara ini. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi kepada awak media, Rabu 10 Mei 2023.

Ia menyampaikan itu terkait langkah-langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menghadapi Pilpres 2024 mendatang sekaligus menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Jadi, tidak dilanjutkannya program itu, kalau apa yang dilakukan selama ini buruk. Kalau buruk dihentikan dan itu tidak dilanjutkan lagi."

Dikatakannya, Anies Baswedan bakal menghentikan program-program Jokowi, apabila nanti terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024.

Meski tak menjelaskan maksud dari program buruk yang ia sampaikan, namun menurut dia, program Jokowi yang dihentikan, adalah program yang buruk dalam pelaksanaannya.

"Yang baik dipertahankan kalau perlu dilanjutkan. Tapi yang buruk dihentikan atau dibuang atau dilakukan perubahan supaya jadi baik dan terus menjadi lebih baik," ujar Gus Choi.

Ketika disinggung tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Gus Choi mengatakan, Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan undang-undang (UU).

"Anies sudah menyatakan continuity and change. Yang sudah ditetapkan UU yang baik dilanjutkan, yang lain-lain bisa dievaluasi. Itu semua wajar," ujar Gus Choi.

Lebih lanjut, Gus Choi menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju.

Baca juga: Anies Baswedan Pasang Syarat Khusus Bagi Airlangga Hartarto Kalau Ingin Jadi Cawapres: Segera Gabung

Sementara itu, dalam pidato politiknya, Anies Baswedan sempat mengungkap sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Adapun kritikan Anies Baswedan kepada pemerintahan Jokowi, di antaranya adalah soal intervensi pemerintah dalam urusan pencapresan saat ini.

Dalam pidatonya, Anies meminta Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024. Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi agar bersikap netral.

“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record."

“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan, Minggu 7 Mei 2023, dikutip dari TribunJakarta.com.

Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024.

“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia."

“Kekuatan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan,” ujarnya.

Hal lain yang juga disoroti, adalah soal program mobil listrik. Untuk hal ini, Anies juga menyoroti subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah.

Menurut Anies Baswedan, para pemilik mobil listrik saat ini, adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

"Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucapnya.

"Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," imbuhnya.

Selain itu dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil.

"Kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata dia.

Hal terakhir yang juga disoroti Anies, adalah sampai saat ini, kemakmuran tidak merata di Tanah Air.

Saat menyinggung perihal kemakmuran, Anies terlebih dahulu mengajak Relawan Amanat Indonesia atau Anies untuk mengingat ke belakang sejarah berdirinya Indonesia.

"Dalam kesempatan ini, menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk," ungkap Anies, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu 7 Mei 2023.

Kemudian Anies pun menceritakan awal mula terbentuknya bangsa Indonesia.

"Indonesia adalah masyarakat di nusantara, yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan."

"Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928, itu lah satu yang pertama menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan," ujarnya.

Baca juga: Ingin Dongkrak Elektabilitas, Anies Baswedan Tirakat ke Daerah-daerah, Begini Kata Pengamat Politik

Seiring berjalannya waktu, Anies menyebut setelah itu Indonesia menjadi satu negara, sehingga dapat menjadi negara Republik Indonesia.

Pada saat Republik ini berdiri, kata Anies, para pendiri bukan hanya menyusun cita-cita bangsa.

Namun, semua rakyat berjuang untuk mendapatkan janji kemerdekaan pada tahun 1945. (*)

Ikuti Berita Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS