Opini

Opini Dr. Yonas KGD Gobang: Inovasi Merdeka Belajar dalam Menjembatani Kesenjangan Pendidikan

Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei sebagai titian refleksi terkai pergerakan pendidikan nasional.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO
Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Sikka, Dr. Yonas KDG Gobang,S.Fil,MA. Ia menulis opini: Inovasi Merdeka Belajar dalam Menjembatani Kesenjangan Pendidikan. 

Sementara kemajuan telah dibuat, kesenjangan yang signifikan dalam akses dan lulusan tetap menghambat kemajuan ekonomi dan sosial.

Namun, solusi inovatif terus bermunculan, dan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menjembatani kesenjangan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa solusi tersebut dan potensinya membawa wajah baru pendidikan Indonesia ke masa depan.

Kebutuhan Mendesak untuk Bertindak

Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam memperluas akses pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Prioritas pembangunan sistem pendidikan nasional melalui program wajib belajar 12 tahun dan inisiatif merdeka belajar beberapa dari sekian aksi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk ikhwal kualitas guru.

Akan tetapi, terlepas dari upaya ini, kesenjangan pendidikan tetap ada, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Anak-anak dari keluarga miskin, etnis minoritas, dan mereka yang tinggal di wilayah terluar masih menghadapi hambatan yang signifikan untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Alhasil, kesenjangan signifikan mutu lulusan pendidikan makin membatasi peluang mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih maju.

Konsekuensi dari ketidaksetaraan akses pendidikan berkualitas masih terasa sangat mendalam. Kondisi demikian tidak hanya memengaruhi siswa secara individu tetapi juga seluruh komunitas dan pembangunan ekonomi bangsa.

Baca juga: Opini - Catatan Dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah Menyongsong Pemilihan Serentak Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dan pertemuan KTT Asia mendatang, jelas bahwa menjembatani kesenjangan pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pendekatan Inovatif

Beruntung saat ini adalah bahwa sejumlah solusi inovatif dan praktik terbaik makin banyak digalakkan dalam menghadapi tantangan serupa. Misalnya, pendekatan berbasis masyarakat seperti program Kampung Literasi telah berhasil mempromosikan membaca dan meningkatkan hasil pendidikan di daerah pedesaan.

Platform teknologi dan pembelajaran online dapat membantu memperluas akses ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil dengan akses terbatas ke sekolah dan perwajahan pendidik yang masih konvensional-tradisional.

Namun, untuk benar-benar menjembatani kesenjangan pendidikan, solusi ini harus ditingkatkan dan diintegrasikan ke dalam pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini membutuhkan investasi yang signifikan dan komitmen jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab kesenjangan pendidikan, termasuk kemiskinan, tantangan infrastruktur dasar, dan hambatan sosial dan budaya.
Peran Pemangku Kepentingan

Menjembatani kesenjangan pendidikan di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Baca juga: Opini Verry Guru: Belajar dari Petrus dan Yudas Iskariot

Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan berkomitmen pada kebijakan dan program yang menjamin akses yang sama ke pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved