Nurdin Halid Tak Ingin PDIP Gabung di Koalisi Besar: Nanti Urusannya Jadi Rumit

POS-KUPANG.COM - Nurdin Halid, salah satu Dedengkot Partai Golkar, tidak ingin PDI Perjuangan untuk ikut gabung dalam koalisi besar yang kini sedang diwacanakan.

Pasalnya, bila Partai Banteng Moncong Putih itu bergabung, maka bisa saja akan menimbulkan kerumitan di koalisi besar nanti.

kader Partai Golkar itu menandaskan bahwa saat ini hanya PDI Perjuangan yang merupakan satu-satunya partai politik yang boleh mengusung calon dari kadernya sendiri.

Karena itu, lanjut dia, alangkah baiknya PDIP maju dengan calonnya dan tak perlu berkoalisi dengan partai lain, apalagi di koalisi besar.

"PDIP kan sebenarnya mengusung capresnya sendiri. Kalau masih mau bergabung dengan koalisi besar, kan bisa timbul kerumitan," ujar Nurdin Halid.

Baca juga: Airlangga dan Prabowo Subianto Ternyata Intens Bertemu, Koalisi Besar Kini Semakin Menyata

Menurut dia, PDI Perjuangan so pasti berjuang untuk kadernya sendiri. Apalagi dari berbagai survei, elektabilitas figur tersebut relatif tinggi.

"PDIP tentu pasti berjuang untuk kadernya sendiri, apalagi cukup tinggikan (elektabilitasnya). Tapi kalau ingin bergabung akan menambah kerumitan, apalagi PDIP kan bisa mencalonkan sendiri," ujar Nurdin sebagaimana dikutip Pos-Kupang.Com dari KompasTv.

Dikatakannya, jika PDIP maju dengan mengusung calon sendiri dan nantinya menang, maka pada saat itulah akan gabung di pemerintahan.

"Jadi pendapat saya, PDIP mencalonkan sendiri saja. Nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang, barulah (bergabung) di pemerintahan," ujar Nurdin.

Arya Bima Geram

Merespon sikap Partai Golkar yang menolak PDI Perjuangan gabung di koalisi besar, Politisi PDIP, Aria Bima angkat bicara.

Ia mengaku sangat kesal lantaran PDIP dinilai akan merumitkan koalisi kalau sama-sama bergabung di koalisi besar.

Karena itu, Aria Bima menantang koalisi besar untuk segera melakukan deklarasi tanpa PDIP. Lebih cepat deklarasi, itu akan lebih baik.

Aria Bima juga membenarkan bahwa PDIP memang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai mana pun.

Sebab PDIP memenuhi syarat parlemen treshold 20 persen. "PDIP memang penuhi syarat 20 persen, tapi kami tidak ngotot untuk koalisi," ujarnya.

Jadi, lanjut dia, kalau koalisi besar menginginkan deklarasi secepatnya, ya silahkan. Sebaiknya cepat deklarasi daripada banyak ngomongnya.

"Jadi saya hargai koalisi besar mau nyalonkan. Ya, segera nyalonkan aja. Segera deklarasikan aja, jangan banyak ngomong," ujar Aria Bima, Kamis 13 April 2023.

Baca juga: Lodewijk F Paulus: Koalisi Besar Ibarat Baru Dalam Tahap Bangun Fondasi, Kita Tunggu Aja

Menurut dia, yang namanya koalisi, itu sifatnya dinamis, terbuka. Makanya dibutuhkan sinergi, kerja sama, diskusi-diskusi.

"Yang jadi soal, apakah koalisi besar itu akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? Dinamis ya kan?"

"Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir, kan dinamis. Masih harus dibicarakan lagi. Itulah dinamis," jelas Aria.

Koalisi Besar Itu Gagasan PDIP

Secara terpisah, Ketua DPP PDIP  Said Abdullah mengulik lagi wacana koalisi besar yang kini sedang diwacanakan.

Ia bahkan mengklaim kalau koalisi besar itu merupakan gagasan PDIP. Hanya saja pembahasaannya yang beda.

PDIP, lanjut Said Abdullah, menyebutkan bukan dengan nama koalisi melainkan kerja sama politik.

Ketika dulu Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan silahturahmi ke pimpinan-pimpinan parpol (partai politik) maka arahnya adalah membangun kerja sama politik.

Istilah koalisi besar, lanjut dia, tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia.

Dalam sistem presidensil, kata Said Abdullah, tidak dikenal istilah koalisi, sebagaimana yang populer di kalangan partai politik saat ini.

Yang dikenal adalah kerja sama. Makanya PDI Perjuangan menghindari penggunaan istilah koalisi dan menggunakan istilah kerja sama besar partai politik.

"Kalau bahasanya kawan-kawan koalisi besar. Saya hindari kata itu, karena diksi itu tidak ditemukan dalam sistem presidensil," kata Said, Selasa 11 April 2023.

Said menegaskan, penamaan yang tepat adalah kerja sama besar partai politik atau kerja sama akbar parpol.

"Seharusnya yang pas kerja sama politik besar, kerja sama akbar parpol. Dan itu memang gagasan kami dari awal."

"Jadi, yang memulainya kan PDIP. Cuma kemudian masih berjalan satu-satu," ujar Said.

Untuk diketahui, gagasan koalisi besar kini menyatukan dua koalisi yang sudah terbentuk.

Baca juga: Adi Prayitno: Prabowo Tak Mungkin Ajak Bu Mega Gabung ke Koalisi Besar, Alasannya Sederhana Kok

Penyatuan dua koalisi itu kemudian melahirkan koalisi besar yang belakangan ini menjadi bahan pergunjingan publik.

Koalisi besar itu menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Koalisi KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi KIR merupakan sinergi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB merupakan sinergi antara tiga partai, yakni Golkar, PAN dan PPP. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS