KKB Papua

Bos KKB Papua Geram Benny Wenda Intervensi Pembebasan Pilot Susi Air

Ketua Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) Jeffrey Bomanak geram terhadap sikap Benny Wenda.

Editor: Alfons Nedabang
TANGKAPAN LAYAR
Ketua Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) Jeffrey Bomanak. Jeffrey geram terhadap Presiden ULMWP Benny Wenda yang mengintervensi pembebasan pilot Susi Air. 

POS-KUPANG.COM - Ketua Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) Jeffrey Bomanak geram terhadap sikap Benny Wenda.

Pasalnya, Presiden ULMWP itu mengintervensi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Kapten Philip Mark Mehrtens merupakan warga negara Selandia Baru. Dia disandera pasukan Kodap III Derakma Ndugama pimpinan Egianus Kogoya di Lapangan Terbang Apro, Selasa 7 Februari 2023.

"Benny Wenda tidak boleh ikut campur apa yang dilakukan diplomat OPM. Anda tidak punya hak untuk intervensi melepas sandera. Anda tidak punya hak sedikitpun," tegas Jeffrey Bomanak, bos KKB Papua, melalui video yang diunggah akun Hutan Rimbah 61, Kamis 14 April 2023.

"Di dalam TPNPB-OPM, Anda tidak punya legalitas. Kami tidak mengakui Anda," katanya.

Jeffrey Bomanak mengatakan, TPNPB-OPM tidak pernah sekalipun melakukan intervensi kepada ULMWP dan TRPB. "Penyanderaan (pilot Susi Air) bukan dilakukan ULMWP dan pasukan TRPB."

Baca juga: KKB Papua Beraksi Lagi, Kini Tembak Pesawat Asian One Air di Beoga, Prajurit TNI Polri Siaga Satu

Dia mengingatkan Benny Wenda untuk memahami dan mengerti sistem organisasi. "Harus mengerti dan memahami profesionalisme kami, ini bagian dari independensi organisasi," ujarnya.

Selain Benny Wenda, Jeffrey Bomanak juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkopolhukam Mahfud MD dan Sofyan Nyoman juga tidak boleh melakukan intervensi untuk melepas sandera.

Jika Indonesia mau bernegosiasi maka yang perlu dilakukan adalah upaya eksternal negosiasi. Menurut Jeffrey Bomanak, eksternal negosiasi adalah negosiasi tingkat internasional.

"Negosiasi tingkat internasional harus dilakukan secara transparan," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pendekatan militerimsme yang dilakukan TNI Polri tidak menjamin serta tidak diterima pemerintah Selandia Baru.

"Pilot adalah orang internasional, bukan berasal dari Makasar atau Papua. Masalah pilot adalah masalah internasional. Maka itu, OPM meminta eksternal negosiasi. Kami tahu untuk bergaining politik," tandasnya.

Baca juga: KKB Papua - Yomison Murib Terlibat Dalam Banyak Tindak Kejahatan, Begini Kata Danrem Widodo

Stop Operasi Militer

Sebelumnya, TPNPB-OPM mendesak pemerintah Indonesia ( TNI Polri ) hentikan operasi militer di Ndugama, Papua.

TPNPB-OPM bersedia melakukan negosiasi terkait pembebasan masalah sandera pilor Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens melalui jalur diplomasi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved