Erick Thohir Upaya Indonesia Tidak Dihukum FIFA

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah menjelaskan Permenlu itu disiapkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan hubungan luar negeri.

"Kalau dicermati lagi, pada era awal Reformasi dan otonomi daerah, banyak pemerintahan daerah yang melakukan kegiatan internasional dan itu tidak diatur dan menimbulkan ekses permasalahan," kata Faizasyah di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

"Misalnya, ada daerah menjajaki pinjaman luar negeri, sementara kita mengetahui untuk urusan pertahanan, urusan hubungan internasional, urusan keuangan menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Jadi untuk menghindari terjadinya miss atau kesalahan dalam pengelolaan hubungan luar negeri oleh Pemda, dikeluarkan pedoman," lanjutnya.

Jubir Kemlu mengatakan urusan pertahanan, urusan hubungan internasional, hingga urusan keuangan menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan hubungan luar negeri oleh Pemda, dikeluarkan pedoman atau Permenlu tersebut.

"Saya garis bawahi sifatnya pedoman, dengan demikian dari sedemikian banyak pasal terkait pedoman yang diberikan ada juga rujukan mengenai Israel dan Taiwan," ujarnya. (tribun network/reynas abdila)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS