Erick Thohir Upaya Indonesia Tidak Dihukum FIFA

“Terkait dengan kesertaan tim Israel untuk hadir di Indonesia itu memang tentu saja ada pro kontranya. Nah, yang kita sesalkan adalah sejak awal gitu ya, ketika kita menawarkan diri, tentu kita sudah harus memperhitungkan dengan cermat kemungkinannya apa,” kata Hetifah.

Baca juga: Jokowi Tak Mau Beberkan Isi Surat FIFA, Sebut Peluang Timnas U-20 Masih Ada

“Pasti ada saja possibility Israel dalam prakualifikasi masuk,” sambungnya.

Dari sudut pandangnya, peraturan tersebut menjadi bukti ketidakcermatan pemerintah.

Pasalnya, standar ganda dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, sebutnya, terlihat dari aturan yang melarang orang-orang yang berasal dar Israel masuk ke wilayah Indonesia.

Akan tetapi, pada prakteknya, baik individu maupun institusi dari Israel dapat memasuki wilayah Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat apabila dari sisi legislasi diterjemahkan adanya standar ganda, maka reputasi Indonesia menjadi rusak bahkan sulit dipulihkan karena dianggap sebagai negara yang tidak berkomitmen terhadap kebijakan yang telah diputuskan.

“Saya sudah kontak Ketua Komisi I juga, mungkin nggak sih peraturan menteri luar negeri itu kita cabut? Kan sebetulnya (yang) melarang tuh Peraturan Menteri, tetapi pada prakteknya, saya tanya sama imigrasi, banyak orang, tim, atau secara pribadi, atau secara institusi dari Israel yang masuk ke Indonesia tuh banyak. (Hanya saja) tidak ada jejak, tapi kan praktiknya sebenarnya ada. Standar ganda seperti itu masa kita pertahankan terus?” terang Hetifah.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat bersikap melalui Kementerian Luar Negeri untuk memperjelas kembali implementasi dari Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Sikap ini, baginya, harus ditindaklanjuti dengan kajian yang mendasar, terutama terkait dengan keikutsertaan Israel dalam agenda internasional.

Baca juga: Skuat Garuda Muda Tetap Tegar, Buktikan Sepakbola Berkualitas ke FIFA

“Jadi, ini harus dicari jalan atau solusi yang lebih mendasar, terutama dalam kaitan dengan keikutsertaan Israel dalam berbagai event seperti ini karena kan pasti ini tidak bisa kita hindari terus menerus. Saya kira tetap standar ganda itu menurut saya harus diakhiri. Nah, caranya seperti apa? Itu yang harus disepakati bersama,” tutup legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu.

Kemenlu Buka Suara

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan tanggapan soal adanya Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) yang melarang adanya atribut Israel masuk ke Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan event olahraga.

Hal ini juga sempat disinggung Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menanggapi soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA.

Menukil Tribunnews, Puan menyinggung soal peraturan Kementerian Luar Negeri RI Nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri Indonesia.

Dalam peraturan itu kata Puan, disebutkan kalau Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel.