Pemerintah Janji Angkat 601.286 Guru Pada Seleksi CASN 2023, Guru Lulus Passing Grade jadi Prioritas

Nunuk mengatakan, sisa formasi disebabkan ada formasi yang tidak ada pendaftarnya (paling banyak daerah timur), kelulusan pelamar umum sedikit atau kurang dari 20 persen dari formasi dan jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar.

Nunuk mengatakan, perbaikan untuk mengatasi kekurangan guru terus dilakukan.

Pada tahun 2023, guru lulus passing grade sebagai P1, termasuk 3.043 guru P1 yang mendapatkan pembatalan penempatan, lalu ada P2, P3, dan P4 (umum).

Tahun ini, untuk guru swasta diperbolehkan mendaftar di kategori umum (tes). ”Untuk guru swasta kami tambahkan syarat harus ada izin dari yayasan,” kata Nunuk.

Baca juga: Kemendikbud Batalkan Penempatan 3.043 P1 PPPK Guru 2022, Cek Nama dan Penempatan 

Masih setengah hati

Secara terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim di Jakarta, Jumat (17/3/2023), mengatakan, masih kurangnya formasi guru PPPK yang diusulkan pemda menandakan ada yang belum tuntas tentang komunikasi dan koordinasi antara pemda dan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kemendikbudristek, dan Badan Kepegawaian Negara, khususnya terkait gaji dan tunjangan guru PPPK.

”Meskipun sudah diyakinkan bahwa dana alokasi umum/DAU untuk gaji tunjangan guru PPPK sudah earmarked atau ditandai dan tidak boleh dipakai untuk yang lain, toh, ternyata pemda masih setengah hati mengajukan formasi. Padahal pemda tahu bahwa mereka saat ini membutuhkan guru ASN untuk menutupi banyaknya guru pensiun,” kata Satriwan.

Satriwan mengatakan, Panselnas dari pemerintah pusat harus meyakinkan pemda agar maksimal dalam mengajukan formasi. Jika tidak, akan ada akumulasi penumpukan guru honorer yang makin banyak direkrut oleh daerah dan sekolah ke depannya. Ini semua akan menjadi lingkaran masalah yang terulang.

Di sisi lain, lanjut Satriwan, kebutuhan guru ASN yang tinggi tersebut juga tidak diberikan solusi jangka panjang oleh pemerintah pusat. ”Kenapa pemerintah pusat malah menghentikan rekrutmen guru PNS padahal kebutuhan guru ASN tinggi? Ini malah hanya membuka jalur PPPK yang skema kerjanya adalah kontrak. Artinya, pemerintah sama saja tutup mata, tidak serius dalam melakukan tata kelola guru dan dalam mewujudkan SDM unggul. Kami berharap semoga Presiden Joko Widodo pada akhir jabatannya dapat meninggalkan legacy atau warisan yang baik terhadap penataan guru Indonesia,” papar Satriwan.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan, yang paling utama untuk pemenuhan guru PPPK 2023 adalah ada jaminan untuk 3.043 guru pelamar P1 yang diibatalkan penempatannya agar bisa segera diangkat sebagai ASN PPPK melalui penempatan di sekolah tanpa melalui tes. Untuk itu, harus tertuang jelas dalam aturan berupa Kepmendikbudristek dan Kepmenpan RB yang mengatur mengenai petunjuk teknis ataupun penetapan formasi PPPK 2023

Lebih lanjut Sumardiansyah mengatakan, jika daerah tidak membuka formasi sebagaimana yang diharapkan, PB PGRI akan mengawal dan memastikan agar formasi yang tidak diajukan oleh daerah bisa langsung ditetapkan oleh Panselnas. ”Kami akan minta seluruh guru P1, P2, dan P3 diakomodasi untuk memenuhi kuota satu juta guru,” ujarnya.

Masalah di daerah

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, Pemrov Riau sebenarnya mengusulkan pengangkatan guru PPPK sebanyak 7.297 orang. Namun, formasi yang disetujui Kemenpan dan RB sebanyak 3.302 orang. Sampai saat ini, baru 5.838 guru yang dinyatakan lulus.

”Padahal kami punya komitmen untuk menuntaskan guru honorer untuk memaksimalkan formasi satu juta guru. Tapi sangat disayangkan belum dapat dimanfaatkan. Jika disetujui, artinya sebagian besar guru kami terangkat jika formasi tidak berubah,” ujar Syamsuar.

Terkait pengumuman kelulusan guru PPPK tahap 3, lanjut Syamsuar, pihaknya juga menyayangkan banyak pelamar tergeser. Selain itu, ada persoalan penempatan guru yang tidak melihat kondisi geografis setempat berupa daratan dan pulau.