NTT Memilih, KPU NTT Gelar Kirab Setahun Jelang Pemilu 2024 di Perbatasan RI-RDTL

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan program kirab pemilu 2024. 

Peluncuran program kirab ini dilangsungkan di Kantor KPU Kabupaten Malaka, Selasa 7 Maret 2023. 

Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu menyampaikan ini kepada sejumlah wartawan usai peluncuran program kirab pemilu 2024. 

Baca juga: NTT Memilih, Dukungan Minimal Tahap I Penuhi Syarat, Angelius Wake Kako: Terima Kasih

"Ini adalah program nasional yaitu peluncuran kirab pemilu sekaligus kirab pemilunya," kata Thomas Dohu. 

Menurutnya, peluncuran itu ada pada 7 titik di Indonesia mulai dari Ace, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua, dan NTT. 

"Jadi, 7 titik ini sudah dilakukan peluncuran pada tanggal 14 Februari 2023 lalu dan diteruskan dengan kirab dari kabupaten ke kabupaten yang titik temu atau titik akhirnya nanti di Jakarta," ucapnya. Ketujuh titik itu bertemu semua di tanggal 26 Maret pada saat dilaksanakannya kampanye selama 75 hari dimaksud. 

"Apa yang mau dilakukan dari Kirab ini, ini adalah bagian dari sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih. Sosialisasi itu menyebarluaskan informasi tentang pemilu, pendidikan pemilih itu penyadaran terhadap hak dan kewajiban pemilih dalam rangka menyukseskan pemilu yang kita sebut ini adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat," tambah Thomas Dohu. 

Baca juga: NTT Memilih, Wakil Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo: Capres Ditentukan Sembilan Pimpinan Parpol 

Namun, tema yang mau dibangun ini yakni pemilu adalah sarana integrasi bangsa jadi kalaupun kita berkompetisi tapi kompetensinya sehat. Kalaupun kita mau merebut kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif akan tetapi prosesnya harus sebagai satu keluarga sebagai bangsa untuk tetap mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan kita, Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

"Ia ini yang dikedepankan, mengapa? karena pengalaman kita sudah 12 kali pemilu selama ini semua yang memilih melalui proses pemilu selesai melaksanakan tugasnya sampai akhir jadi tidak ada masalah ketika pemilu itu berjalan," ungkapnya optimis

Dan pemerintahan yang terbentuk itu diturunkan dari proses pemilu itu tidak ada. Dan ini kita akui proses pemilu adalah untuk membesarkan bangsa kita mewujudkan cita-cita bernegara kita menuju Indonesia yang adil dan makmur. 

"Terkait partai politik mereka belum kampanye jadi mereka hanya mensosialisasikan dirinya. Apa yang mau disosialisasikan dirinya yaitu nama parpolnya tanda gambarnya nomor parpolnya, itu yang mau disebarluaskan tetapi bukan untuk memilih karena kalau diajak untuk memilih berarti sudah masuk dalam kampanye," terangnya. 

Baca juga: NTT Memilih, KPU Belu Tetapkan 24 Orang Sebagai Tenaga Pendukung Kesekretariatan PPK Pemilu 2024

Nah, lanjut Thomas Dohu, yang mau dilakukan melibatkan partai politik adalah bagaimana mereka memperkenalkan partai politik itu di wilayahnya masing-masing sebagaimana yang ia sebutkan tadi.

"Untuk lingkup NTT kita ada 93 dapil di 22 Kabupaten lalu ada 8 dapil untuk memilih DPR Provinsinya lalu 2 dapil untuk memilih DPR RI lalu 4 kursi diperebutkan DPD dan nanti 1 kursi untuk Presiden RI," paparnya. 

"Keterlibatan partai politik itu adalah bagaimana mereka menyebarluaskan informasi tentang dirinya itu karena mereka sendirilah yang menjadi peserta pemilu. Mereka yang mengusulkan calonnya lalu mereka juga yang akan mengusulkan pasangan calon Presiden," tambahnya lagi.

Jadi, kata Thomas Dohu, mereka juga dilibatkan untuk menyebarluaskan tentang bagaimana parpol itu dan bagaimana mereka ada di Kabupaten dan mereka juga siapkan akan melaksanakan tahapan pemilu termasuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu yang ada nanti.

"Untuk Pilkada 2024 mendatang ini, itu hasil pemilu 2024 jadi hasil pemilu itu yang akan menentukan sarat kursi 25 persen atau 25 persen suara sah untuk mengajukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota," tandasnya.

"Jadi ini dari hasil pemilu 2024," singkatnya menambahkan. Nah, mengapa pelaksanaan pemilu 2024 itu pemilunya pada bulan Februari lalu pilkadanya bulan November supaya ada waktu yang cukup. Berdasarkan hasil pemilu itu diteruskan untuk mengusung atau mempersiapkan pilkada 2024.

Baca juga: NTT Memilih, KPU Flores Timur Gelar Bimtek Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan

Kemudian, persoalan pelantikan DPR itu ada yang di bulan Agustus dan ada yang di bulan September. "Akan tetapi hitungan hitung-hitung tadi kalau kita lihat pengalaman ia sebutkan tadi kan penetapan hasil pemilu kan 35 hari setelah hari H secara nasional," bebernya.

Lalu, diberi kesempatan kepada partai politik kalau merasa kebaratan dengan keputusan KPU ia diselesaikan. Kita hitung-hitung ya paling lama sebelum tahapan pilkada itu berjalan, hasil pemilu dan baik itu penetapan kursi dan calon terpilihnya sudah ditetapkan bahkan sampai pelantikan dan siap untuk pilkada 2024.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Malaka Makarius Bere Nahak menjelaskan, dalam kirab setahun jelang pemilu 2024 ini ada bendera 18   partai politik atau parpol tersebut diarak secara estafet di wilayah perbatasan RI-RDTL ini.  

Prosesi estafet itu dimulai dari Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Kabupaten Malaka, dan akan dilanjutkan ke Kabupaten Belu. 

Makarius Bere Nahak pun menjelaskan, bahwa kirab setahun jelang pemilu 2024 ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan parpol serta para peserta pemilu kepada masyarakat teristimewa masyarakat Kabupaten Malaka. 

"Kirab pemilu inipun merupakan suatu cara atau metode untuk meningkatkan edukasi agar mampu membentuk pemilih yang cerdas," demikian 

Dijelaskannya, bahwa pemilu itu penuh dengan konflik atau dinamika akan tetapi dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. 

"Namun, desain peserta pemilu ini ketika kita analisa tempatnya juga dapat digunakan  sebagai sarana integrasi bangsa dan tahun 2024 juga merupakan momen yang sangat penting," katanya.

"Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPD, dan DPRD kemudian dilanjutkan dengan Pilkada 2024," tutupnya. (Nbs)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS