Berita Nasional
Menkeu Sri Mulyani Blokir Anggaran Perjalanan Dinas Rp 50,2 Triliun
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) kembali melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment.
Airlangga membeberkan, strategi dalam menjaga ketahanan pangan melalui penguatan lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah. Serta, data ketersediaan pangan, untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi untuk mendukung ekpektasi dari inflasi masyarakat.
Dia mengatakan, ada sejumlah program yang akan dijalankan yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) yang didorong oleh Bank Indonesia(BI). Kata Airlangga, GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7 persen di tahun lalu sampai 5,51 persen.
"Kegiatan pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, geralan tanam cabai, replikasi model bisnis, digitalisasi dan kordinasi," tegasnya.
"Akan ada kick off nanti pada 5 maret di Sulawesi Selatan. GNPIP tahun ini adalah sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional," lanjut dia.
Airlangga menegaskan, Kementerian Keuangan(Kemenkeu) memberikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun yang disalurkan kepada Kementerian dan Lembaga maupun Non Kementerian Lembaga.
"Kedepan pemerintah dan BI baik tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar IHK inti inflasi tetap dalam sasaran 2023," ucap dia.
"Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga di harapkan menjadi fondasi untuk perekonomian di tahun 2023," sambungnya. (tribun network/ism/bel/wly)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Sri-Mulyani-Soal-Pajak-Penghasilan.jpg)