Selasa, 21 April 2026

Berita NTT

Forkoma PMKRI NTT Gelar Rakerda, Bahas Isu Politik hingga Stunting

Rakerda Forkoma PMKRI NTT ini merupakan rakaian kerja DPD Forkoma yang menjadi salah satu rekomendasi hasil Musda Forkoma tahun 2021.

Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/ SITI SOLEHA OANG
Pengurus DPD Forkoma PMKRI Nusa Tenggara Timur, Minggu 19 Februari 2023. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau Forkoma PMKRI NTT menggelar Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) dan silaturahmi di Hotel Naka, Sabtu 18 Februari 2023.

Dalam Rakerda tersebut, Forkoma PMKRI NTT membahas isu politik, ekonomi hingga stunting.

Rakerda Forkoma PMKRI NTT ini merupakan rakaian kerja DPD Forkoma yang menjadi salah satu rekomendasi hasil Musda Forkoma tahun 2021.

Baca juga: Perubahan Menuju NTT Maju, Forkoma PMKRI NTT Gelar Rakerda

Hal ini di sampaikan Ketua Umum DPS Forkoma PMKRI NTT , Aloysius Min. Ia menyebut Forkoma PMKRI merupakan rumah bersama bagi para Alumni PMKRI di seluruh indonesia dan Nusa Tenggara Timur.

“Dimana rumah bersama ini kita saling bisa pendapat, dan saling bertukar gagasan sehinggan untuk mewujudkan perilaku kesejahteraan rakyat dan mengutarakan kebutuhan rakyat dan bisa terealisasi sesuai dengan bidang tugasnya.,”kata Aloysius dalam sambutannya, Sabtu 18 Februari 2023.

Kristo Efi selaku Sekertaris umum Kominfo NTT, menyampaikan hasil rapat kerja daerah telah di didiskusika di dampingi ketua umum Aloysius min dan Kristo Embu selalu ketua divisi organisasi.

Baca juga: Tahan Mantan Anggota DPRD, PMKRI Ruteng Apresiasi Polres Manggarai Timur

Tiga poin penting yang menjadi hasil rekomendasi Forkoma PMKRI NTT berdasarkan hasil Rakerda adalah Forkoma sebagai lembaga konsen untuk mengadvokasi isu-isu politik di NTT, keterlibatan Forkoma PMKRI NTT dalam Civic Education bagi masyarakat dan mendorong perintah provinsi dalam kabupaten/ kota dalam pemberdayaan dan optimalisasi UMKM. Meminta dan mendesak pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk penekan angka kemiskinan, penggaguran, dan melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam mewujudkan kemandirian Ekonomi, ekonomi kreatif dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 

Oleh karena itu, kata dia, terkait UMKM meminta dan mendesak pemerintah daerah agar melakukan pemberdayaan masyarakat sama mewujudkan kemandirian ekonomis dan ekonomi kreatif dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

“Kita harus jujur mengakui ketika terjadi Covid-19 sektor yang bisa bertahan adalah UMKM tetapi sektor UMKM selama ini tidak terlalu menjadi sektor prioritas yang harus Fi dorong untuk dioptimalkan. Pdahal sektor UMKM merupakan fondasi ekonomi masyarakat NTT,” tutupnya. (Cr.18)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved