Mardiono Bersih-Bersih Partai, Kini Sebut Ada Polisi Jenderal Bintang 3 Bakal Gabung ke PPP

POS-KUPANG.COM – Mardiono, Plt Ketua Umum PPP ( Partai Persatuan Pembangunan ), mengungkapkan kabar mengejutkan. Bahwa seorang polisi jenderal bintang tiga, akan segera bergabung ke PPP.

Kabar ini dihembuskan Mardiono setelah ia melakukan bersih-bersih partai dengan memecat sejumlah ulama dan habaib yang berkarya di PPP namun mendukung Anies Baswedan jadii calon presiden untuk Pilpres 2024.

Langkah tegas Mardiono itu seketika memantik reaksi petinggi partai tersebut. Karena selama ini, para ulama dan habaib itu disebut-sebut sangat berperan dalam membesarkan partai tersebut.

Para ulama dan habaib yang dipecat tersebut, adalah sosok yang selama ini berada di Majelis Syariah PPP DKI Jakarta.

Ternyata selain memecat ulama dan habaib, Mardiono juga mereformasi PPP dengan menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Baca juga: Arwani Thomafi: KIB Tak Mau Buru-Buru Tetapkan Capres – Cawapres Meski Telah Kantongi Nama Kandidat

Kabar terbaru menyebutkan bahwa setelah didemosi, Guruh Tirta Lunggana akhirnya memutuskan untuk keluar dari PPP.

Seusai aksi bersih-bersih Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono kemudian menyebutkan bahwa seorang jenderal bintang tiga Polri akan segera bergabung dengan partainya dalam waktu dekat ini atau paling tidak pada bulan depan.

Hanya saja, Mardiono tidak menyebutkan sosok jenderal yang bakal bergabung ke PPP. Mardiono malah mempersilakan masyarakat untuk mereka-reka siapakah sosok tersebut."Jadi seorang polisi bintang tiga, belum berkenan diumumkan, akan segera bergabung ke PPP," ujar Mardiono di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat 17 Februari 2023.

Dikatakannya, sosok jenderal polisi tersebut akan langsung bergabung ke PPP setelah pension nanti.

"Insya Allah, begitu pensiun, beliau akan langsung bergabung. Insya Allah memperkuat perjuangan PPP di Pemilu 2024," ujarnya.

Menurut Mardiono, nantinya jenderal bintang 3 polisi tersebut akan ditempatkan PPP sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Mardiono lantas meminta awak media melakukan pencarian informasi terkait sosok jenderal tersebut.

Dia hanya memberi sinyal bahwa polisi tersebut pensiun pada Maret 2023.

"Beliau mungkin ada di calon legislatif. Kira-kira telisik di Google saja yang bakal pensiun bulan depan siapa," kata Mardiono.

Baca juga: Airlangga-Muhaimin Saling Sampirkan Sarung, KIB dan KIR Berpeluang Melebur Jadi Satu Koalisi

Mardiono Tuai Protes

Sebelumnya mantan Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Najmi Mumtaza Rabbany buka suara soal polemik gerbong Haji Lulung yang didepak dari kepengurusan PPP Jakarta sebagai langkah Plt Ketum PPP Mardiono.

Plt Ketum DPP PPP Muhamad Mardiono sebelumnya dituding tidak menghendaki gerbong Haji Lulung. Pasalnya, Haji Lulung pernah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan jadi Capres 2024.

Atas hal itu, Mardiono merombak kepengurusan DPW PPP DKI peninggalan era Haji Lulung dengan memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah PPP DKI Jakarta.

Selain itu, DPP PPP juga menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Najmi termasuk salah satu yang terdepak, termasuk tujuh ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP Jakarta namanya juga hilang.

Mereka adalah KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Menurut Najmi, pencopotan ini bukan saja aib yang memalukan tetapi juga bencana bagi Partai Ka'bah.

Najmi teringat pada September 2021, saat dirinya diminta mendampingi Haji Lulung menjadi Sekwil DPW PPP DKI Jakarta.

Saat itu, kata Najmi, pertama kali yang dilakukan Haji Lulung adalah keliling ke ulama-ulama besar Betawi untuk ikut membantu PPP menjadi rumah ulama dan istana umat.

“Nah, kalau sekarang nama-nama tersebut hilang dari Majelis Syariah, ya betul itu para ulama yang sangat dekat dengan Haji Lulung, mereka adalah urat nadi PPP di Jakarta,” kata Najmi saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Februari 2023 malam.

“Mengenai keputusan tersebut, dalam hal apapun itu adalah keputusan yang memalukan. Itu adalah bencana,” lanjut Gus Najmi, panggilan akrabnya.

Menurutnya, DPP PPP juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya.

Baca juga: Zulkifli Hasan: KIB Makin Solid, Kalau Gerindra dan PKS Mau Bergabung, Ya Silakan

Begitu juga dengan perombakan jajaran Pengurus Harian DPW PPP DKI yang jumlahnya mencapai 75 persen lebih.

“Tidak sesuai komitmen yang pernah dijanjikan. Seharusnya dalam penyusunan pengurus dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dengan melibatkan para pihak, utamanya Pengurus PPP DKI Jakarta yang telah mendapat SK DPP PPP dan sudah bekerja secara maksimal membentuk dan membangun infrastruktur partai sampai ke tingkat ranting,” ungkap Najmi.

Dia juga menyayangkan proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan.

Karena itu menghasilkan sebuah kepengurusan yang tidak aspiratif dan sangat tidak akomodatif.

“Termasuk juga putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang dijadikan sebagai landasan perombakan pengurus, sampai hari ini kami tidak pernah terima salinannya. Atau, jangan-jangan putusannya sengaja disembunyikan,” ucap Najmi.

Padahal, tambah dia, PPP itu milik publik dan dibiayai dengan uang negara melalui hibah. Makanya apapun keputusannya yang terkait kelembagaan harusnya bisa diketahui oleh publik. 

Sebagaimana diketahui, anak Alm. Haji Lulung Guruh Tirta Lunggana dicopot dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta melalui SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.

Tidak hanya Tirta, mayoritas susunan pengurus lama peninggalan era Haji Lulung juga tidak masuk dalam Pengurus Harian (PH) DPW PPP DKI yang baru. Diantaranya adalah dua mantan Wakil Ketua Bidang Fungsional DPW PPP DKI Abdul Aziz dan Maman Firmansyah yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI 2014-2019.

Selanjutnya, ada mantan Bendahara DPW PPP DKI Muhammad Yunus, Wakil Ketua DPW PPP DKI Fauzi Sarmada, Nina Lubena, Nurani Syaifulah, Jodi Salahudin Akbar, dan Ambardi yang juga Ketua Parnusi DKI Jakarta.

Perombakan susunan DPW PPP DKI ini diduga disebabkan oleh oleh keputusan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP DKI dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PPP se-DKI Jakarta pada 2022 lalu.

Saat itu, PPP Jakarta dibawah kepemimpinan Tirta Lunggana merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Sebelumnya, tudingan bahwa Plt Ketum Mardiono tidak menghendaki orang-orang Haji Lulung berada di PPP Jakarta pertama kali dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua DPW PPP DKI Riano P Ahmad, yang juga Ketua Umum Bamus Betawi.

Riano mengaku kecewa terhadap keputusan sepihak Plt Ketum PPP Mardiono yang memecat ulama dan habaib dari jajaran Majelis Syariah DPW PPP DKI.

Baca juga: Prabowo Subianto - Mardiono dan FX Rudi Temui Presiden Jokowi di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

“Sebagai Ketum Bamus Betawi saya juga merasa berdosa tidak bisa menjaga ulama-ulama besar Betawi yang dipecat tanpa sebab yang jelas,”kata Riano, Senin 6 Februari 2023.

Dia pun berkesimpulan Plt Ketum PPP saat ini tak menginginkan orang-orang Haji Lulung menjadi bagian dari kepengurusan PPP Jakarta.

"Pada akhirnya, saya berkesimpulan bahwa Plt Ketum Mardiono tidak menghendaki orang-orang Alm Haji Lulung berada di dalam kepengurusan DPW PPP DKI. Ini lah yang membuat saya akhirnya memutuskan mundur," katanya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS