Mardiono Bersih-Bersih Partai, Kini Sebut Ada Polisi Jenderal Bintang 3 Bakal Gabung ke PPP

Sebelumnya mantan Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Najmi Mumtaza Rabbany buka suara soal polemik gerbong Haji Lulung yang didepak dari kepengurusan PPP Jakarta sebagai langkah Plt Ketum PPP Mardiono.

Plt Ketum DPP PPP Muhamad Mardiono sebelumnya dituding tidak menghendaki gerbong Haji Lulung. Pasalnya, Haji Lulung pernah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan jadi Capres 2024.

Atas hal itu, Mardiono merombak kepengurusan DPW PPP DKI peninggalan era Haji Lulung dengan memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah PPP DKI Jakarta.

Selain itu, DPP PPP juga menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Najmi termasuk salah satu yang terdepak, termasuk tujuh ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP Jakarta namanya juga hilang.

Mereka adalah KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Menurut Najmi, pencopotan ini bukan saja aib yang memalukan tetapi juga bencana bagi Partai Ka'bah.

Najmi teringat pada September 2021, saat dirinya diminta mendampingi Haji Lulung menjadi Sekwil DPW PPP DKI Jakarta.

Saat itu, kata Najmi, pertama kali yang dilakukan Haji Lulung adalah keliling ke ulama-ulama besar Betawi untuk ikut membantu PPP menjadi rumah ulama dan istana umat.

“Nah, kalau sekarang nama-nama tersebut hilang dari Majelis Syariah, ya betul itu para ulama yang sangat dekat dengan Haji Lulung, mereka adalah urat nadi PPP di Jakarta,” kata Najmi saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Februari 2023 malam.

“Mengenai keputusan tersebut, dalam hal apapun itu adalah keputusan yang memalukan. Itu adalah bencana,” lanjut Gus Najmi, panggilan akrabnya.

Menurutnya, DPP PPP juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya.

Baca juga: Zulkifli Hasan: KIB Makin Solid, Kalau Gerindra dan PKS Mau Bergabung, Ya Silakan

Begitu juga dengan perombakan jajaran Pengurus Harian DPW PPP DKI yang jumlahnya mencapai 75 persen lebih.

“Tidak sesuai komitmen yang pernah dijanjikan. Seharusnya dalam penyusunan pengurus dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dengan melibatkan para pihak, utamanya Pengurus PPP DKI Jakarta yang telah mendapat SK DPP PPP dan sudah bekerja secara maksimal membentuk dan membangun infrastruktur partai sampai ke tingkat ranting,” ungkap Najmi.

Dia juga menyayangkan proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan.