Prabowo Bentuk Kodam di Setiap Provinsi, NTT Bakal Pisah dari Kodam IX/Udayana

"Sesuai perintah dari Menhan (Prabowo Subianto), dan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) sudah setuju. Nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kami usulkan kepada Panglima TNI, sudah kami usulkan. Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan," ujar Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.

Setelah melalui persetujuan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, proses selanjutnya adalah mengajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), karena kan akan menyangkut masalah anggaran," kata Dudung Abdurachman.

Rencananya, usulan keberadaan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui pada tahun ini. "Tahun ini, kan itu tinggal mindahin. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdam," ujar Dudung.

Baca juga: Dandim 1621 TTS Serahkan Pompa Hidram Bantuan Kodam IX Udayana bagi Warga Desa Fatutnana

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penambahan Markas Kodam di seluruh provinsi adalah hal yang mendesak.

Saat ini, hanya ada 15 Kodam di Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki Kodam masing-masing.

"Penguatan pertahanan teritorial adalah hal yang mendesak," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi, Minggu 12 Februari 2023.

Dahnil mengatakan hal tersebut juga merupakan keharusan yang harus segera dilakukan. Menurut dia, Kodam perlu dibentuk di seluruh provinsi Indonesia demi memperkuat pertahanan Indonesia.

Dia menekankan penguatan pertahanan Indonesia menjadi tujuan utama dari rencana pembentukan Kodam ini. "Untuk semakin memperkuat pertahanan Indonesia," ucap dia.

Sementara Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati mengingatkan bahwa penambahan Kodam di provinsi-provinsi anyar Papua akan memperburuk situasi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, selama ini minim evaluasi dan pengawasan atas pendekatan militeristik yang diterapkan Jakarta atas Papua. Pendekatan ini juga tak pernah terbukti dapat menuntaskan masalah kemanusiaan di sana.

Baca juga: Pemeriksaan Kesiapan Operasi Satgas RI-RDTL Yonif 743/PSY dari Kodam IX/Udayana

"Tentu saja amat berbahaya sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan. Sepatutnya negara/pejabat negara tidak reaksioner dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi," ungkap Fatia Maulidiyati, Minggu 12 Februari 2023.

Okupansi militer ke Papua justru dinilai sudah berkontribusi terhadap gelombang pengungsi dari kalangan sipil yang kehidupannya selalu dikepung kontak senjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selain itu, rencana penambahan kodam juga dianggap malah kontraproduktif dengan upaya negara melalui Komnas HAM lewat kebijakan Jeda Kemanusiaan.

Terlebih, Jeda Kemanusiaan yang diupayakan Komnas HAM pun belum berhasil karena dianggap minim representasi warga. "TNI dan TPNPB justru berseteru dan juga dasar dari operasi militer di Papua itu sendiri," ungkap Fatia.

Pemerintah juga belum pernah mengumumkan dengan jelas status keamanan di Papua. Sehingga pengiriman pasukan bersenjata ke Papua, termasuk lewat penambahan kodam, dikhawatirkan membahayakan akuntabilitas operasi keamanan di sana. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS